Sebagai jalan keluar, Ray Rangkuti menawarkan beberapa solusi konkret. Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Selain itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus dibuktikan dengan segera membahas RUU Perampasan Aset dan merevisi UU KPK agar kembali kuat.
Di sisi lain, Ray juga menyoroti pentingnya peran oposisi yang kuat di parlemen. DPR, menurutnya, tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai "stempel" bagi kebijakan pemerintah.
Oposisi yang vokal dan kritis diperlukan sebagai kanal penyalur aspirasi publik sekaligus mekanisme kontrol yang efektif.
"Anggota DPR harus mengubah gaya hidupnya dan lebih berempati terhadap penderitaan rakyat," tambahnya.
Terkait salah satu tuntutan demonstran untuk membubarkan DPR, Ray memaknainya secara simbolis.
Menurutnya, tuntutan itu bukanlah untuk membubarkan lembaga legislatif secara harfiah, melainkan seruan untuk membubarkan budaya feodal, korup, dan mentalitas pejabat yang merasa harus selalu diistimewakan.
Reformasi kultural di tubuh pejabat negara menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi.
Baca Juga: Dasco Utus Andre Rosiade Cs Hadapi Gelombang Demo Baru di Senayan
