Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa negara mulai lakukan layanan pemulihan korban demonstrasi kritik DPR yang berujung jatuhnya korban jiwa dan luka.
Ia menyebut remediasi korban, baik pemulihan secara psikis, pemenuhan kebutuhan, maupun pemberian kompensasi, menjadi bagian dari kewajiban negara.
"Yang dimaksud korban adalah semua anak bangsa, penyelenggara negara dan rakyat, posisinya sama di harapan negara Republik Indonesia," kata Pigai usai lakukan kunjungan dengan Menteri Sosial di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dalam pertemuan itu, pemerintah disebut sudah menyiapkan langkah taktis melalui Kementerian Sosial.
Mensos, kata Pigai, telah mengidentifikasi data korban dan menyiapkan program-program sosial yang bisa dipakai untuk proses pemulihan.
"Ini adalah bagian dari bentuk State Obligation to Fulfill on Human Rights Needs. Jadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi warga negara Indonesia siapapun," ujarnya.
Pigai menekankan bahwa fokus utama rapat itu untuk pemulihan korban, bukan sekadar membahas soal hukum.
Sementara untuk proses hukum terkait demonstrasi yang menimbulkan korban jiwa itu, Pigai mengungkapkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kapolri dan sejumlah tokoh HAM.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga mekanisme check and balance dalam penegakan HAM di Indonesia.
Baca Juga: Bendera One Piece Picu Makar, Tagar 'Gelap' Dibalas Kasar: Pemerintah Anti Kritik?
"Untuk menjaga cek and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras, seirama, senapas dengan koridor dan prinsip-prinsip HAM," pungkasnya.
