Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR; Gebrakan Awal, Tuntutan Publik Menyusul?

Chandra Iswinarno, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 04 September 2025 | 23:19 WIB
Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR; Gebrakan Awal, Tuntutan Publik Menyusul?
Ilustrasi Ketua DPR Puan Maharani. Saat ini lembaga perwakilan tersebut masih melakukan sejummlah transformasi kelembagaan. [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Rapat tertutup antara pimpinan DPR dan seluruh ketua fraksi pada Kamis (4/9/2025) menghasilkan kesepakatan penting terkait transformasi parlemen, yaitu penghentian tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan moratorium kunjungan kerja

Namun, pembahasan evaluasi tunjangan lain serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menjadi tuntutan publik, belum menyentuh meja rapat perdana ini.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang memimpin rapat tersebut, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Puan menegaskan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk 'urun rembuk' dalam agenda transformasi DPR.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menjelaskan bahwa rapat ini masih membahas hal-hal yang bersifat sangat umum dan mendasar. 

"Ya semua bersepakat untuk mentransformasi DPR agar lebih baik kinerjanya. Baik dalam pengawasan dan menerima aspirasi dan lain-lain," ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Jazilul memastikan bahwa rapat tersebut belum menyentuh pembahasan spesifik terkait evaluasi tunjangan-tunjangan lain di luar tunjangan perumahan. 

"Nggak, nggak, nggak bahas itu. Kita tadi pada hal yang sangat umum. Satu kita dalam soliditas untuk melihat dan memperbaiki DPR menjadi lebih baik kinerjanya," tegasnya.

Selain itu, RUU Perampasan Aset, yang menjadi salah satu tuntutan krusial dari masyarakat untuk segera disahkan, juga belum dibahas dalam rapat perdana ini. 

baca juga

"Nggak juga, nggak," jawab Jazilul.

Jazilul menjamin bahwa seluruh aspirasi publik akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang lebih mendalam. 

"Baru awal, kan ini baru pertemuan, nanti ada ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lain pastinya kan. Ada detil-detil kegiatannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memimpin langkah strategis untuk mentransformasi lembaga legislatif dengan mengumpulkan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik. 

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait reformasi internal DPR, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota dan moratorium kunjungan kerja.

Puan memimpin urun rembuk transformasi DPR yang dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/2025).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ngaret dari Jadwal, BEM SI Tetap Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI: Bebaskan Kawan Kami!

Ngaret dari Jadwal, BEM SI Tetap Gelar Aksi di Depan Gedung DPR RI: Bebaskan Kawan Kami!

News | Kamis, 04 September 2025 | 21:21 WIB

Guru Besar Bongkar Akar Masalah Indonesia: Bukan DPR, Tapi Partai Politik

Guru Besar Bongkar Akar Masalah Indonesia: Bukan DPR, Tapi Partai Politik

News | Kamis, 04 September 2025 | 21:12 WIB

Guru Besar Bongkar Akar Masalah Indonesia: Bukan DPR, Tapi Partai Politik

Guru Besar Bongkar Akar Masalah Indonesia: Bukan DPR, Tapi Partai Politik

News | Kamis, 04 September 2025 | 21:11 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×