Selain itu, publik juga dikecewakan oleh beredarnya video anggota DPR yang berpesta, bernyanyi, dan menari saat perayaan Hari Kemerdekaan.
Presiden Prabowo Subianto merespons kritik tersebut dengan menyatakan akan menghapus tunjangan istimewa anggota DPR serta memberlakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri.
Namun langkah itu dianggap sebagian pihak belum cukup untuk meredam amarah masyarakat yang sudah meluas ke berbagai daerah.
Sejauh ini, laporan menyebutkan sedikitnya tujuh orang tewas akibat bentrokan dalam demonstrasi, dan aksi protes masih terus berlangsung.
Gelombang protes tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga meluas hingga ke kampus-kampus luar negeri dan depan kedutaan besar Indonesia di beberapa negara.
Media asing seperti Al Jazeera, Reuters, dan Associated Press turut menyoroti situasi Indonesia, termasuk kasus pembakaran fasilitas publik seperti kantor DPRD.
Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengecam dugaan pelanggaran HAM oleh aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan terhadap massa.
Beberapa kedutaan besar negara lain bahkan mengeluarkan imbauan resmi agar warganya di Indonesia menghindari area demonstrasi karena dianggap rawan bentrokan.
Analisis media asing menyebut bahwa unjuk rasa besar ini merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang semakin timpang.
Baca Juga: UU Pernah Cepat Disahkan, Ferry Irwandi: 17+8 Tuntutan Rakyat Harusnya Juga Bisa
Mereka menyoroti ketidaksetaraan upah, beban pajak yang semakin berat, dan tunjangan berlebihan untuk anggota parlemen sebagai pemicu utama kemarahan masyarakat.
Perhatian kemudian semakin tersita ketika momen penyiar JTBC lantang membaca komentar kontroversial tersebut beredar luas di media sosial Indonesia.
Kontributor : Chusnul Chotimah
