- Dharma Pongrekun mengkritik masa jabatan panjang Sri Mulyani sebagai Menkeu.
- Sistem pajak saat ini dinilai mencekik rakyat kecil.
- Pengelolaan keuangan yang salah dapat membuat Indonesia menjadi negara gagal.
Suara.com - Dharma Pongrekun membicarakan jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan atau biasa disingkat Menkeu saat berbincang dengan Arie Untung.
Dalam podcast yang tayang di YouTube CERITA UNTUNGS pada Sabtu, 6 September 2025, Dharma Pongrekun mempertanyakan Sri Mulyani yang terus menjabat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden SBY dua periode, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dua periode dan di periode pertama Presiden Prabowo Subianto.
"Dulu (Sri Mulyani) sudah kabur, diselamatkan World Bank. Eh dipanggil lagi sama Presiden ke-7," ujar Dharma Pongrekun.
Pada Senin, 8 September 2025, dua hari setelah bincang-bicang tersebut tayang, jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Seperti yang dikatakan Dharma Pongrekun, Sri Mulyani pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia atau World Bank pada 2010 dan kembali menjadi Menteri Keuangan pada 2016.
Menurut Dharma Pongrekun, jabatan Menteri Keuangan tak harus dipegang oleh sosok yang pintar.
"Kalau cuma majakin orang mah gampang, nggak usah sekolah. Nggak usah jadi menteri," tutur Dharma Pongrekun.
Yang terpenting menurut Dharma Pongrekun ialah Menteri Keuangan mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Dalam hal ini, Dharma Pongrekun menyinggung pajak yang seharusnya tidak ditarik dari rakyat kecil. Sebaliknya, mereka seharusnya menjadi penerima.
"Pajak bagian dari sistem tapi filosofinya adalah keadilan, transparansi, terjangkau, dan untuk memberdayakan rakyat," jelas Dharma Pongreku.
"Ibarat ini adalah zakat, dari orang kaya ke orang miskin. Kalau kembali ke masyarakat, nggak ada masalah," sambungnya.
Sayangnya keadilan dan transparansi pajak agaknya belum diberlakukan pemegang amanat di Indonesia.
"Terjangkau ini apa? Pastikan rakyat sudah punya kemampuan bayar, baru lu minta," beber Dharma Pongrekun.
Sistem yang dibuat Sri Mulyani selama ini diibaratkan Dharma Pongrekun seperti 'Dajjal' lantaran malah mencekik rakyat kecil, bukan sebaliknya.
"Ini namanya sistem Dajjal. Udah tau nggak punya, dipaksa. Mencret bos. Mereka yang udah kelebihan, muntah," kata Dharma Pongrekun.
Sebagai contoh, Dharma Pongrekun menyinggung sejumlah pejabat justru pamer jam tangan yang harganya dapat memberi makan warga satu kampung.
Apabila keadaan seperti demikian terus dipertahankan, Dharma Pongrekun mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi negara yang gagal.
"Jadi bukan kita nggak kaya. Cuman mismanagement. Kalau tidak ditata dengan baik, kita menuju ke fail state (negara gagal)," pungkasnya.
Pernyataan Dharma Pongrekun yang dibagikan ulang akun Instagram @purefact.id menuai dukungan dari warganet.
Bahkan banyak yang menyayangkan Dharma Pongrekun tidak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.
"Nah ini baru bener. Bersyukur sudah diwakilkan," komentar akun @niputusriag***.
"Kapan Kita punya pemimpin seperti beliau gak silau jabatan gak silau harta, padahal jabatan beliau dulu tinggi tapi hidup tetap sederhana. Pemikirannya selalu membuat orang bisa mawas diri," puji akun @itung.sah***.
"Orang jakarta kenapa kemarin gak mau pilih Pak Dharma sih," sahut akun @willy.pau***.
"Warga DKI dikasih calon pak Dharma kmrin, malah milih yang di ketiak partai," balas akun @binsar_parningo***.
Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto pertama kali merubah susunan Kabinet Merah Putih sejak menjabat pada Oktober 2024.
Selain Menteri Keuangan, Presiden Prabowo juga me-reshuffle Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi dan kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Presiden Prabowo bahkan menambah Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinetnya.
Sebelumnya Sri Mulyani menjadi salah satu 'korban penjarahan' oleh demonstran setelah rumah dari beberapa anggota DPR RI.
Sri Mulyani belakangan ini bikin marah rakyat karena dirasa terus menaikkan pajak serta menyebut guru 'beban negara' kendati telah dibantah sebagai deepfake.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
TERPOPULER
