Sebagai representasi daerah, DPD menegaskan posisinya.
Meskipun menghargai dan mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah secara umum, perjuangan untuk memastikan daerah mendapatkan porsi anggaran yang layak tetap menjadi prioritas utama.
Mantan Ketua HIPMI itu menekankan bahwa DPD RI secara kelembagaan sangat menghargai dan mendukung kebijakan fiskal pemerintah yang tercermin dalam RAPBN 2026.
Namun, pihaknya berharap besar dan optimis bahwa Menteri Keuangan akan mendengarkan aspirasi ini dan meninjau ulang alokasi TKD dalam rancangan final APBN 2026.
Dalam nota pertimbangannya, DPD RI mengakui bahwa RAPBN 2026 menunjukkan arah konsolidasi fiskal yang baik.
Tapi, keseimbangan antara target pembangunan nasional dan pemenuhan kebutuhan vital di daerah tidak boleh diabaikan.
