Suara.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disusun pemerintah menuai kritik pedas.
Dalam riset terbaru berjudul RAPBN 2026: Ekspansi Fiskal di Atas Fondasi Rapuh, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia yang dilihat Senin (25/8/2025) memperingatkan bahwa asumsi makro yang digunakan pemerintah terlalu optimistis dan berisiko mengulangi pola kegagalan historis.
Menurut CORE, deviasi antara target dan realisasi asumsi makro bukan sekadar masalah teknis, melainkan sinyal rapuhnya postur fiskal. Jika target pertumbuhan meleset, penerimaan pajak akan tertekan. Jika nilai tukar melemah, beban utang luar negeri membengkak. Pola ini secara historis selalu memaksa pemerintah melakukan penyesuaian di tengah tahun, menggerus kredibilitas perencanaan anggaran.
CORE Indonesia menyoroti enam asumsi makro utama dalam RAPBN 2026 yang dinilai terlalu optimistis:
Pertama, target pertumbuhan ekonomi 5,4%: Angka ini terlalu tinggi. Proyeksi CORE sendiri menunjukkan pertumbuhan 2025 hanya di kisaran 4,7-4,8%. Tantangan terbesar datang dari konsumsi rumah tangga yang belum pulih, pelemahan permintaan ekspor global, dan investasi yang belum konsisten.
Kedua, asumsi inflasi 2,5%: Proyeksi ini berisiko menghadapi volatilitas harga pangan dan tingginya ketergantungan impor komoditas. Pengalaman 2024 menunjukkan inflasi pangan bisa menembus 5% akibat fenomena El Niño. Jika target ini meleset, ruang belanja produktif akan tergerus.
Ketiga, asumsi nilai tukar Rp16.500/USD: Rupiah menghadapi tekanan besar akibat lemahnya efektivitas kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan kemungkinan The Fed menunda penurunan suku bunga. Tren depresiasi dua tahun terakhir menunjukkan risiko ini sangat nyata.
Keempat, asumsi Ssku bunga SBN 10 tahun 5,4%: Dengan rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan naik ke 42% pada 2029, risiko premi negara meningkat, yang berpotensi menjaga yield tetap tinggi. Kenaikan yield akan langsung menambah beban bunga utang.
Kelima, proyeksi harga minyak Mentah (ICP) USD70/Barel: Asumsi ini terlalu tinggi. Proyeksi EIA memperkirakan harga Brent global akan turun menjadi USD58/barel pada 2026. Jika ICP meleset, pemerintah menghadapi risiko ganda: harga tinggi meningkatkan beban subsidi, sementara harga rendah memangkas penerimaan negara.
Baca Juga: Disebut Bantu Ekonomi Nasional, Prabowo Anugerahi Haji Isam Bintang Mahaputera Utama
Keenam, target lifting migas: Target 610 ribu barel/hari untuk minyak dan 984 RBSMPH untuk gas terancam tidak tercapai. Kinerja historis menunjukkan realisasi selalu di bawah target akibat menurunnya produktivitas kilang dan lambatnya investasi hulu. Jika meleset, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam akan turun drastis.
CORE menyimpulkan, jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian yang realistis, RAPBN 2026 berpotensi menjadi 'ilusi' angka yang akan memaksa penyesuaian pahit di tengah jalan, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
