- Biaya pemilu lebih besar dari gaji, membuka celah korupsi masif.
- Yusril usul negara biayai parpol untuk ciptakan politik lebih sehat.
- Konsekuensinya, keuangan parpol harus siap diaudit ketat oleh BPK dan KPK
Suara.com - Menko Hukum, HAM, Imgrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara blak-blakan membongkar 'borok' sistem pemilu di Indonesia.
Menurutnya, biaya politik yang selangit hanya orang berduit yang bisa maju, dan untuk 'balik modal', korupsi menjadi jalan pintas yang paling logis.
Dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Yusril memaparkan kalkulasi brutal yang dihadapi para calon legislatif.
Besarnya ongkos yang dikeluarkan untuk kampanye seringkali jauh melampaui pendapatan resmi mereka jika terpilih.
"Hitung-hitungan jadi anggota DPR itu berapa sih lima tahun gajinya, tunjangan dan lain-lain? Tidak cukup dengan cost yang dikeluarkan untuk menjadi anggota DPR, dan ini membuka peluang terjadinya korupsi di mana-mana," jelasnya, Kamis (11/9/2025).
Untuk memutus lingkaran setan ini, Yusril kembali menggulirkan wacana pembiayaan partai politik oleh negara.
Menurutnya, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk membuka partisipasi politik bagi semua kalangan, bukan hanya bagi mereka yang punya kekuatan finansial.
Gagasan ini, kata Yusril, sejalan dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menginginkan reformasi total.
"Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik seluas-luasnya, supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja, dan tidak hanya orang-orang yang punya uang," ungkap Yusril.
Baca Juga: Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
Namun, Yusril mengakui solusi ini datang dengan konsekuensi berat yang membuat banyak partai politik enggan, yakni transparansi total.
Apabila parpol dibiayai oleh APBN, maka keuangan mereka harus siap diaudit secara ketat oleh lembaga negara.
"Konsekuensinya kalau dibantu menggunakan dana APBN/APBD, mau tidak mau BPK akan periksa. Saya kira KPK juga akan pelototin terus orang-orang ini," kata Yusril.
Menurutnya, keengganan untuk diaudit inilah yang menjadi penghalang utama.
Padahal, langkah ini krusial untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat, membebaskan Indonesia dari cengkeraman oligarki, dan pada akhirnya menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar berkualitas.
Reporter : Nur Saylil Inayah
