- Tim independen ini terdiri dari enam lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).
- Ruang lingkup kerja Tim Independen LNHAM mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
- Adapun hasil dari temuan investigasi tim ini akan berbentuk laporan yang berisi fakta-fakta, analisa, dan rekomendasi.
Suara.com - Enam lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) resmi membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencarian Fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang berlangsung pada akhir akhir Agustus hingga awal September 2025.
Keenam lembaga tersebut adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan pembentukan tim independen pencari fakta itu merupakan komitmen dan keseriusan keenam lembaga untuk merespons aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi.
"Nah tentu pembentukan ini adalah bagian dari upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya 6 lembaga HAM dengan kewenangan yang berbeda dan juga concern issue terutama terkait dengan kelompok rentan yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan satu fakta-fakta dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing," kata Anis saat menggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Dijelaskan bahwa ruang lingkup kerja Tim Independen LNHAM mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
Selain itu, tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum.
"Tentu tujuan tim ini selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban,"jelas Anis.
Adapun hasil dari temuan investigasi tim ini akan berbentuk laporan yang berisi fakta-fakta, analisa, dan rekomendasi.
"Rekomendasi itu untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama presiden, DPR," kata Anis.
Sementara, Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyebutkan bahwa mereka tidak akan melibatkan masyarakat sipil dalam keanggotaan tim independen.
"Kita akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak manapun. Nah oleh karena itu, keberadaan dari masyarakat sipil bukan sebagai bagian dari tim, kami melihatnya seperti itu," katanya.
"Agar independensi LNHAM ini bisa terus kita jaga tetapi informasi apapun yang dari masyarakat sipil tentunya kita akan membuka diri seluas-luasnya Untuk mendapatkan informasi dari mereka," sambungnya.
TERPOPULER
