Kuasa Hukum Wapres Gibran Belum Serahkan Fotokopi KTP, Sidang Gugatan Rp125 Triliun Ditunda Lagi

Suara.com - Sidang gugatan yang dilayangkan seorang warga sipil bernama Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditunda lagi.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Budi Prayitno, menjelaskan penundaan ini dilakukan lantaran pihak Gibran selaku tergugat belum melengkapi dokumen berupa fotokopi KTP.

“Oleh karena itu, kita tunggu lengkap dulu ya baru kemudian kita melanjutkan untuk mediasi. KTP T1 kan belum ya, untuk fotocopy KTP T1,” kata Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Sidang ini kemudian ditunda hingga Senin (22/9/2025) pekan depan. Hakim berharap agar kelengkapan dokumen tersebut bisa dipenuhi pihak Gibran.

Kuasa Hukum Gibran, Dadang Herli Saputra mengaku belum bisa memastikan kliennya akan menghadiri persidangan ini dan bermediasi dengan Subhan secara langsung di kemudian hari.

“Belum, yang lain-lain nanti saja. Nanti untuk berikutnya masih ada tahapan-tahapan lain,” ujar Dadang.

Sebelumnya, Subhan meminta majelis hakim bertindak tegas pada Gibran dan KPU karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Pusat.

Ia juga meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia periode 2024 - 2029.

Lebih lanjut dirinya juga menuntut agar Gibran dan KPU secara terang-terangan membayar ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp125 triliun kepada dirinya dan seluruh warga negara Indonesia.

Gugatan ini didasarkan pada dugaan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, sebab tidak menempuh pendidikan menengah yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia.

Ia menyatakan bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan dianggap tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang pemilihan umum.