PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!

Suara.com - Operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang kembali berjalan sejak awal September 2025 didesak untuk ditutup. 

Wakil Ketua Komisi XII, Sugeng Suparwoto mendesak pemerintah segera menutup perusahaan tambang nikel tersebut sebelum menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan konservasi dunia yang kaya akan keanekaragaman hayati.

"Kalau secara ekonomi sudah break even point, sudah lah tutup. Mumpung belum mencemari kawasan Raja Ampat yang merupakan geopark dunia," tegas Sugeng di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sugeng mengakui bahwa PT Gag Nikel memang memiliki izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang bahkan dikategorikan sebagai green mining. 

Namun, politikus Nasdem ini menekankan bahwa hal tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus beroperasi tanpa batas.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi XII sebelumnya telah membahas bahwa investasi dan pendapatan PT Gag sudah mencapai titik impas.

"Kalau secara itu sudah, segeralah ditutup. Kenapa? Mumpung belum mencemari, baik itu runoff atau luncuran tailing dari industri itu sampai ke pantai," imbuhnya.

Sugeng menegaskan pentingnya menjaga kelestarian Raja Ampat yang luar biasa, di mana hampir 46 persen biota laut dunia berada. 

"Saya pernah ke sana, itu memang kawasan luar biasa. Jadi, mari sama-sama kita selamatkan Raja Ampat," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel sudah kembali beroperasi setelah sempat dihentikan sementara pada Juni 2025. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebut bahwa hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan PT Gag Nikel memperoleh peringkat hijau, menandakan ketaatan terhadap tata kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari proyek pertambangan nikel di Pulau Gag.

Ia menyebut langkah ini sebagai cerminan keserakahan yang menempatkan keuntungan industri ekstraktif di atas kelestarian lingkungan dan hak asasi manusia.

"Raja Ampat bukan sekadar harta nasional, ia adalah warisan dunia," ujar Arie dalam pernyataannya di Instagram greenpeaceid.

"Memberikan izin tambang untuk beroperasi lagi di wilayah ini menunjukkan bahwa suara masyarakat adat, komunitas lokal, serta besarnya seruan publik nasional yang menolak tambang di Raja Ampat telah diabaikan," katanya.

Menurut Arie, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Arie juga menyoroti ironi di balik ketergantungan pemerintah pada industri ekstraktif di tengah krisis iklim global.

"Ini menunjukkan miskinnya imajinasi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan berkelanjutan," ucap Arie.

"Ini adalah bentuk pengkhianatan pemerintah terhadap komitmen iklim, sekaligus memperdalam krisis ekologis yang sudah mengancam negeri ini."