Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?

Suara.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menanggapi kritik publik terkait dugaan tindakan brutal anggota dalam pengamanan demo serta penggunaan gas air mata yang disebut kadaluarsa. 

Listyo menegaskan, bahwa Polri memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan protokol yang jelas dalam setiap penanganan aksi massa, serta membuka diri terhadap masukan dan evaluasi.

Menanggapi tudingan tindakan brutal, Listyo menjelaskan bahwa Polri berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

"Saya kira kita sudah punya protap untuk menghadapi pengamanan aksi demo yang sudah sesuai dan diatur dalam UU Nomor 9. Kita memberikan pelayanan, bahkan kadang bila diperlukan kita memfasilitasi untuk bisa terjadi dialog dan kita melakukan pelayanan pengamanan," ujarnya ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Namun, ia menambahkan bahwa terhadap hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum dan melanggar norma serta aturan yang tidak sesuai UU No 9, tentu ada tahapan penanganan yang harus dilakukan. 

"Dan kita informasikan di awal, tahapan itu. Saya kira kita harapkan ke depan kebebasan berekspresi tetap terus terjaga, dan kita memberikan pelayanan," jelasnya.

Listyo membedakan antara pengamanan aksi damai dengan penanganan kerusuhan. 

"Kalau terkait kerusuhan itu hal yang beda. Di situ Polri punya kewenangan untuk memproses melakukan tindakan sesuai undang-undang karena pidana," katanya.

Terkait bagian mana Polri perlu memperbaiki diri, Kapolri menyatakan bahwa institusinya terus berupaya melakukan perbaikan kultural dan sudah menerapkan sistem punishment and reward. 

"Kita terus melakukan perbaikan. Justru kita ingin dapat masukan apa yang diharapkan. Kalau progres perbaikan dari kultural sudah dilakukan upaya. Namun tentunya kita terus ingin dapat masukan karena punishment and reward kita sudah lakukan," ungkapnya.

Mengenai kritik publik terkait penggunaan gas air mata, termasuk dugaan adanya yang kadaluarsa, Listyo mempersilakan untuk dilakukan pendalaman. 

"Ya silakan akan dilakukan pendalaman. Yang jelas seluruh ragam kegiatan kita harus mengikuti SOP protap. Sepanjang dalam aturan itu ada komisioner, Kompolnas, pihak eksternal bisa lihat itu semua," katanya.