Infografis
- KPK memperingatkan potensi korupsi dalam pencairan Rp 200 triliun ke bank Himbara
- Dana tersebut merupakan stimulus ekonomi yang diharapkan mendorong sektor riil
- KPK siap melakukan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan seperti kasus kredit fiktif BPR Jepara
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan peringatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, perihal potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada pencairan Rp 200 triliun ke lima bank himpunan bank milik negara (himbara).
Terlebih, KPK baru saja mengumumkan penahanan terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi pada pencairan kredit usaha fiktif di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha (Perseroda) yang turut menjerat Direktur PT BPR Jepara Artha Jhendik Handoko.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut bahwa perkara ini menjadi pengingat agar kucuran dana yang diberikan kepada bank justru menjadi masalah tindak pidana korupsi.
“Sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025).
Meski begitu, Asep mengaku bisa memahami bahwa pencairan uang kepada bank bisa menjadi stimulus bagi perekonomian, sehingga dia memastikan bahwa KPK siap jika dimina untuk melakukan pengawasan guna mencegah tindak pidana korupsi.
“Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan Rp 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di KPK untuk melakukan pengawasan, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring untuk mengawasi,” tutur Asep.
“Sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat,” tambah dia.
![Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan konstruksi perkara dalam kasus dugaan korupsi pada pencairan kredit usaha fiktif di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha (Perseroda), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/9/2025). [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/19/29686-plt-deputi-penindakan-dan-eksekusi-kpk-asep-guntur-rahayu-dan-juru-bicara-kpk-budi-prasetyo.jpg)
Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi dua pilar utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.
Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana untuk mengalirkan dana besar ke dalam sistem ekonomi nasional.
Baca Juga: KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
“Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian, Berapa? Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI (Bank Indonesia) cash. Besok saya taruh Rp 200 triliun," kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Dana tersebut, lanjut dia, akan digunakan untuk menggerakkan sektor riil dengan syarat likuiditas yang masuk tidak langsung ditarik kembali oleh bank sentral.
"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar saja dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung," tandas Purbaya.
Kasus PT BPR Jepara Artha
KPK melakukan penahanan terhadap lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada pencairan kredit usaha fiktif di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha (Perseroda).
Adapun para tersangka yang resmi memakai rompi oranye sebagai tahanan KPK ialah Direktur Utama PT BPR Jepara Artha Jhendik Handoko, Direktur Bisnis dan Operasional BPR Jepara Artha Iwan Nursusetyo, serta Kepala Divisi Bisnis, Literasi, dan Inklusi Keuangan BPR Jepara Artha Ahmad Nasir.
