Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan

Suara.com - Badai kontroversi yang menggoyang kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazahnya ternyata tidak hanya berhembus di dalam negeri. Isu ini telah melintasi benua dan menjadi perbincangan hangat di kalangan diaspora Indonesia di Sydney, Australia, kota tempat Gibran disebut pernah menempuh pendidikan.

Kabar ini diungkapkan oleh Ikhsan Katonde, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menetap selama 37 tahun di Negeri Kangguru. Menurutnya, diskusi mengenai riwayat pendidikan Gibran di UTS Insearch, Sydney, menjadi topik yang ramai dibicarakan di antara komunitas WNI di sana.

"Antar warga negara Indonesia banyak membicarakan (ijazah Gibran)," kata Ikhsan dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Minggu (28/9/2025).

Ikhsan bahkan memiliki pengalaman personal dengan Gibran. Ia mengaku pernah ditugaskan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Sydney untuk menemani Gibran dan keluarganya berwisata selama dua hari pada tahun 2018, saat Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kenegaraan.

"Tapi kita nggak pikiran bakal terjadi seperti sekarang ini (Gibran menjadi Wapres ke-14)," kenang Ikhsan.

Perbincangan di kalangan diaspora ini bukan tanpa alasan. Di Indonesia sendiri, legitimasi pendidikan Gibran tengah digugat dari tiga arah berbeda, memicu krisis kepercayaan yang kini meluas hingga ke luar negeri.

1. Geger Ijazah SMP dan Tudingan "Wapres Lulusan SD"

Serangan paling fundamental datang dari pegiat media sosial, Dokter Tifa, yang mempertanyakan keabsahan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menantang bukti kelulusan tersebut secara terbuka.

"SMPN 1 Surakarta apakah mengeluarkan Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka?" tulisnya, Kamis (25/9/2025).

Bagi Dokter Tifa, jika ijazah SMP itu tidak terbukti, maka seluruh jenjang pendidikan Gibran setelahnya otomatis tidak sah. "Kalau tidak, maka artinya Indonesia punya Wapres lulusan SD!" tegasnya, membuka front baru dalam polemik ini.

2. Gugatan Perdata Rp125 Triliun Atas Dugaan Ijazah SMA "Bodong"

Di ranah hukum, ijazah SMA Gibran yang disebut berasal dari UTS Insearch, Sydney, menjadi objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Advokat Subhan Palal, didukung oleh peneliti media Buni Yani, tidak hanya menuntut pembatalan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden, tetapi juga ganti rugi fantastis sebesar Rp125 triliun.

Buni Yani bahkan sangat yakin gugatan tersebut akan dikabulkan hakim. "Gugatan terhadap ijazah Gibran oleh Subhan Palal sebesar Rp125 trilun pasti dikabulkan hakim karena ijazahnya memang bodong," kata Buni Yani. Kasus ini kini telah memasuki tahap mediasi.

3. Serangan Roy Suryo: Keabsahan Surat Penyetaraan Dipertanyakan

Ahli telematika Roy Suryo mengambil jalur berbeda dengan membidik legalitas dokumen penyetaraan ijazah luar negeri Gibran. Ia mendatangi Kementerian Pendidikan dan berargumen bahwa dokumen yang dimiliki Gibran hanya berupa "Surat Keterangan", bukan "Surat Keputusan" yang memiliki kekuatan hukum.

“Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan. ...Surat keterangan ini gak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden,” terang Roy Suryo. Menurutnya, jika surat penyetaraan itu tidak sah, maka konsekuensinya sangat fatal. “Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres,” tegasnya.