- Pemprov DKI menyalurkan bansos PKD September 2025 kepada 200.684 penerima manfaat melalui KAJ, KLJ, dan KPDJ.
- Setiap penerima memperoleh Rp300 ribu yang dapat dicairkan melalui rekening masing-masing.
- Penyaluran dilakukan dengan validasi ketat agar tepat sasaran dan transparan.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada kelompok rentan untuk periode September 2025.
Bantuan tersebut disalurkan melalui tiga skema, yakni Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
Pada bulan ini, total ada 200.684 penerima manfaat yang tercatat. Rinciannya, 23.707 penerima KAJ, 157.755 penerima KLJ, dan 19.222 penerima KPDJ.
Bantuan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat rentan tetap mendapatkan perhatian pemerintah daerah di tengah kebutuhan hidup yang semakin menekan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan bahwa program bansos PKD merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov DKI dalam menjaga keberlangsungan perlindungan sosial.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat rentan seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial. Bantuan ini bukan sekadar dukungan finansial, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Iqbal kepada wartawan, Senin (29/9/2025).
Setiap penerima manfaat akan memperoleh dana sebesar Rp300.000 sebagai top-up untuk periode September.
Dana tersebut dapat dicairkan melalui rekening yang telah terhubung dengan kartu ATM masing-masing penerima.
Iqbal menjelaskan, penyaluran bansos kali ini diberikan kepada penerima manfaat eksisting maupun penerima baru yang sudah menyelesaikan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu.
Hal ini dilakukan agar seluruh penerima dapat segera menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Selain itu, Dinas Sosial DKI juga menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data penerima.
Proses ini melibatkan perangkat kewilayahan hingga musyawarah kelurahan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
“Kami percaya, dengan keterlibatan seluruh pihak, penyaluran bansos dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Harapannya, kesejahteraan masyarakat Jakarta semakin meningkat menuju kota yang kuat, aman, dan sejahtera,” pungkas Iqbal.
TERPOPULER
