- DPR RI menggelar rapat paripurna khusus dipimpin Puan Maharani untuk menyampaikan laporan kinerja tahun sidang 2024–2025.
- Sepanjang periode ini, DPR bersama pemerintah menuntaskan 16 UU dan membahas 10 RUU tahap satu.
- DPR juga menerima 6.297 pengaduan masyarakat, didominasi isu hukum, agraria, birokrasi, koperasi, dan agama.
Suara.com - DPR RI menggelar rapat paripurna khusus untuk memamerkan laporan kinerja selama masa sidang tahun 2024-2025.
Rapat bersejarah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Agenda tunggal rapat ini adalah penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025.
Sebelum memulai pidatonya, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan dari seluruh anggota parlemen yang hadir.
"Sekarang kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?" tanya Puan, yang dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat sebelum palu sidang diketuk.
Laporan kinerja tersebut kemudian diserahkan secara simbolis kepada pimpinan MPR RI, DPD RI, serta Ketua Fraksi Partai Politik di parlemen.
Dalam paparannya, Puan Maharani merinci capaian legislasi DPR RI. Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025, DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU).
Selain itu, DPR juga sedang aktif membahas 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berada pada tahap pembicaraan tingkat satu.
Selain fokus legislasi, Puan juga memaparkan intensitas kegiatan di seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selama periode yang sama, meliputi:
- 282 Rapat Kerja
- 259 Rapat Dengar Pendapat
- 196 Rapat Dengar Pendapat Umum
Tak hanya itu, DPR RI juga menunjukkan komitmennya dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan menerima sebanyak 6.297 pengaduan.
Jumlah ini terdiri dari 5.519 pengaduan melalui surat dan 778 pengaduan melalui website.
Dari ribuan aspirasi tersebut, Puan menyebutkan bahwa terdapat lima bidang permasalahan yang paling mendominasi, yaitu bidang hukum, bidang pertanahan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama.
Rapat paripurna khusus ini menjadi momentum bagi DPR RI untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja mereka kepada publik.
TERPOPULER
