Infografis
-
Menteri Haji baru serahkan 200 nama calon pejabat ke KPK.
-
Langkah ini untuk mencegah korupsi sejak awal di kementerian baru.
-
KPK akan melakukan vetting dan memberikan pendampingan anti-korupsi.
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, secara proaktif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyerahkan sekitar 200 nama calon pejabatnya untuk diperiksa latar belakangnya sebelum mereka resmi diangkat.
Langkah tak biasa ini diambil sebagai upaya mitigasi dan pencegahan korupsi sejak hari pertama kementerian beroperasi.
Gus Irfan, sapaan Irfan Yusuf, menegaskan ingin memastikan orang-orang yang akan mengisi pos strategis di kementeriannya bersih dari rekam jejak yang bermasalah.
“Kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Minta 'Dikawal' KPK
Selain menyerahkan nama, Gus Irfan secara eksplisit meminta pendampingan penuh dari lembaga antirasuah dalam setiap proses bisnis di kementeriannya.
Ia ingin memastikan seluruh penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berjalan sesuai mandat presiden untuk akuntabilitas dan transparansi.
“Kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujar Irfan.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, menyambut baik langkah proaktif dari kementerian baru ini.
Baca Juga: Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
Namun, ia juga memberikan 'peringatan' halus dengan mengingatkan bahwa sektor haji memiliki sejarah panjang yang rentan akan korupsi.
Apalagi, KPK telah memiliki sejumlah kajian dan bahkan penyelidikan.
“KPK juga menyampaikan bahwa KPK sudah pernah melakukan kajian-kajian, telaahan, dan bahkan juga penyelidikan terkait dengan kegiatan haji ini,” ucap Cahya.
Sebagai tindak lanjut, Cahya menyatakan bahwa KPK akan segera memberikan pembekalan dan sosialisasi anti-korupsi kepada seluruh pegawai Kementerian Haji dan Umrah.
“Harapannya ke depan proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik,” tambah dia.
