Baca 10 detik
- Muncul usulan penerapan sistem pengawasan hukum dua lapis untuk mereformasi sistem hukum di era Presiden Prabowo
- Dalam usulan tersebut mengarah kepada pengawasan lembaga penegak hukum, Polri dan Kejaksaan
- Analisis juga membeberkan sejumlah keuntungan jika usulan pengawasan hukum dua lapis diterapkan.
Selain itu, keseimbangan kewenangan, yakni memastikan distribusi kekuasaan yang proporsional antara lembaga untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Lebih lanjut, dia juga mendorong semua institusi hukum untuk membuka diri terhadap pengawasan publik dan evaluasi independen.
Termasuk, kolaborasi berkelanjutan, yakni membangun mekanisme koordinasi yang efektif tanpa menghilangkan fungsi pengawasan antar lembaga.
"Bangsa ini butuh lembaga hukum yang saling mengawasi, bukan saling meniadakan. Reformasi hukum bukan tentang memperluas kekuasaan, tapi memperluas tanggung jawab moral," pungkasnya.
