- Alasan utama pemerintah menggunakan APBN adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para santri dalam proses belajar
- Proses penegakan hukum terkait dugaan kelalaian dapat berjalan bersamaan dengan upaya bantuan, karena keselamatan generasi muda menjadi prioritas utama
- Intervensi ini dianggap perlu karena pesantren merupakan lembaga pendidikan yang selama ini mandiri dan paling jarang menerima bantuan dari pemerintah
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, angkat bicara mengenai polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny yang ambruk. Menurutnya, intervensi negara dalam kasus ini adalah sebuah keharusan yang didasari oleh tanggung jawab fundamental.
Cak Imin menegaskan, alasan utama pemerintah turun tangan adalah untuk menjamin hak para santri mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ia menyebut ini sebagai manifestasi kehadiran negara di tengah warganya.
"Pertama, bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman, nyaman buat belajar itu kewajiban pemerintah. Itu wujud kehadiran pemerintah," kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menanggapi adanya opini publik yang menuntut proses hukum didahulukan atas dugaan kelalaian, Cak Imin mendorong agar kedua proses tersebut berjalan paralel. Menurutnya, nasib para santri sebagai generasi penerus bangsa tidak bisa menunggu selesainya proses hukum.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, Cak Imin menjelaskan bahwa penggunaan APBN menjadi krusial untuk mempercepat proses penanganan agar para santri bisa segera kembali belajar dengan layak. Ia juga menyoroti fakta bahwa lembaga pendidikan seperti pesantren selama ini justru minim tersentuh bantuan negara.
"Teman-teman yang mengkritik pesantren kenapa kok dibantu, perlu dicatat pesantren adalah lembaga terbanyak yang tidak menerima bantuan dari pemerintah," ungkap dia.
Lebih lanjut, Menko PM menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap eksistensi pesantren yang telah menjadi pilar masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia mengakui bahwa pesantren selama ini tumbuh mandiri dari swadaya dan gotong royong masyarakat.
"Mereka justru kekuatan yang harus dijaga oleh pemerintah pemandirian itu karena apa, inisiatif masyarakat amat sangat lebih penting dan amat sangat kita butuhkan," ucap dia.
"Karena tentu saja anggaran negara amat sangat terbatas, (sehingga) inisiatif masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya penyelenggaraan pendidikan. (Dalam hal ini) tugas pemerintah menegakkan, menjaga, mengawal, dan mengawasi agar (hal yang tidak diinginkan) tidak terjadi lagi," ucap Abdul Muhaimin Iskandar.
TERPOPULER
