- Mahfud MD mendesak penyelidikan pidana terhadap dugaan mark up proyek Whoosh
- Dugaan penggelembungan anggaran diperkuat oleh data selisih biaya per kilometer proyek Whoosh yang mencapai 52 juta US dolar, jauh di atas standar China (17-30 juta US dolar)
- Mahfud MD memperingatkan risiko gagal bayar utang Rp116 triliun ke China dapat mengancam kedaulatan negara
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, secara terbuka mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam proyek strategis Kereta Cepat Whoosh. Ia mempertanyakan secara tajam aliran dana proyek yang membengkak dan menuntut agar para pihak yang bertanggung jawab dipanggil untuk dimintai keterangan.
Mahfud menyoroti adanya potensi korupsi masif di balik proyek yang kini menjadi beban keuangan negara. Ia menegaskan bahwa penyelidikan pidana adalah sebuah keharusan agar menjadi pelajaran dan bangsa ini tidak terbiasa membiarkan pelaku kejahatan lolos begitu saja.
“Dugaan mark upnya ini harus diperiksa, ini uangnya lari ke mana dan ke siapa,” kata Mahfud MD dalam siniar di Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (14/10/2025).
“Pelaku-pelakunya sekarang masih ada dan pemerintah harus memanggil mereka untuk dimintai keterangan agar kasus ini lebih jelas,” terangnya.
Pernyataan keras Mahfud ini seolah menjadi ledakan dari "bom waktu" yang sebelumnya pernah disinggung oleh Direktur PT KAI, Bobby Rasyidin, dalam rapat bersama DPR pada Agustus lalu.
Bobby kala itu sempat mengisyaratkan bahwa pendapatan Whoosh tidak sesuai rencana dan memerlukan bantuan untuk membayar utang ke China, sebelum penjelasannya diinterupsi oleh anggota dewan.
Dugaan mark-up semakin diperkuat oleh data yang diungkap Ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan. Ia memaparkan bahwa biaya proyek Whoosh per kilometer mencapai 52 juta US dolar.
Angka itu jauh di atas standar biaya pembangunan kereta cepat di China yang berkisar antara 17 hingga 30 juta US dolar per kilometer. Perbedaan harga yang sangat signifikan ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efisiensi dan transparansi anggaran.
Kembali ke Mahfud MD, ia memperingatkan adanya konsekuensi yang jauh lebih berbahaya jika masalah ini tidak ditangani serius: ancaman kedaulatan negara akibat potensi gagal bayar utang. Dengan total utang mencapai Rp 116 triliun ke China, posisi Indonesia menjadi sangat rentan.
Baca Juga: Utang Whoosh Rp116 T Jadi Bom Waktu, Agus Pambagio: Jokowi Gak Mau Dengar Saya dan Pak Jonan
“Harus diingat akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat, jika kita gagal bayar itu kan berarti Cina harus ngambil alih,” ujarnya.
Mahfud melukiskan skenario terburuk, di mana China tidak akan mengambil alih aset fisik kereta yang berada di tengah kota, melainkan meminta kompensasi lain yang lebih strategis, seperti kedaulatan di perairan Natuna Utara.
“Jika hal ini terjadi, maka Indonesia akan seperti Sri Lanka,” katanya, merujuk pada kasus di mana Sri Lanka terpaksa menyerahkan pelabuhan strategisnya kepada China akibat jeratan utang.
Kekhawatiran ini diperparah oleh kondisi keuangan PT KAI yang terus merugi. Pada semester II 2024, KAI sudah merugi Rp1,9 triliun, dengan total kerugian sepanjang tahun 2024 mencapai Rp2,69 triliun.
Kerugian berlanjut pada semester I 2025 yang tercatat sebesar Rp1 triliun, membuat beban untuk membayar utang Whoosh terasa semakin berat.
Menurut Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio, proyek ini sejak awal sudah menuai kontroversi. Ia menyebut bahwa keputusan memindahkan proyek dari Jepang ke China merupakan inisiasi langsung dari Presiden Joko Widodo saat itu.
“Kami sudah memberikan masukan, namun karena ini merupakan keputusan Pak Jokowi makanya kami tidak bisa berbuat apa-apa dan proyek ini kemudian diteruskan,” kata Agus.
Bahkan, Ignasius Jonan yang saat itu menjabat Dirut KAI diberhentikan karena tidak menyetujui skema pembiayaan yang diajukan.
