- Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi saat itu mengabaikan peringatannya dan mantan Menhub Ignasius Jonan mengenai proyek Kereta Cepat Whoosh yang dinilai tidak layak
- Utang Whoosh sebesar Rp116 triliun kini menjadi polemik setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayarnya dengan APBN, karena proyek ini bersifat business-to-business
- Agus Pambagio mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dan memanggil semua pihak terkait, termasuk Jokowi dan Luhut
Suara.com - Polemik mega utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang mencapai Rp116 triliun memasuki babak baru yang genting. Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio, membongkar fakta mengejutkan di balik proyek ambisius ini, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu ngotot melanjutkan proyek meski sudah diperingatkan akan risikonya.
Pernyataan ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan menolak membayar utang Whoosh menggunakan dana APBN.
Purbaya beralasan, proyek ini adalah murni kerja sama bisnis (Bussiness to Bussiness) antara Indonesia dan China, sehingga tidak seharusnya membebani kas negara.
Agus Pambagio, yang terlibat dalam perencanaan awal proyek, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengatasi 'bom waktu' ini.
Menurutnya, Prabowo perlu memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Jokowi dan mantan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, untuk menelusuri kembali proses perundingan dengan China.
"Panggil juga Pak Jokowi dengan Pak Luhut untuk membahas bagaimana ini. Proses waktu itu yang melakukan perundingan Pak Luhut dan tim. Nah, jadi dibahas baik-baiklah ini seperti apa supaya tidak mengurangi jatah masyarakat APBN-nya karena masyarakat bayar pajak," ujar Agus sebagaimana dikutip dari tayangan kanal YouTube "Dialog NTV Prime".
Secara blak-blakan, Agus mengungkapkan bahwa ia dan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah memberikan peringatan keras kepada Jokowi sejak awal.
Keduanya menilai proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung tidak layak secara finansial. Namun, peringatan tersebut diabaikan.
"Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan," tegas Agus.
"Ketika itu saya dan Pak Jonan sudah mengingatkan kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak visible," sambungnya.
Baca Juga: Bom Waktu Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ditagih Tanggung Jawab Utang Rp118 T dan Rugi Triliunan
Agus menceritakan momen saat dirinya dipanggil ke Istana setelah Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya. Dalam pertemuan itu, ia kembali menjelaskan bahwa proyek tersebut akan memakan biaya sangat mahal.
Namun, Jokowi bersikeras bahwa proyek itu bisa direalisasikan dan merupakan idenya pribadi dengan alasan Indonesia butuh transportasi berteknologi tinggi untuk menjadi bangsa besar.
"Tapi Pak Jokowi ngotot bisa. Saya tanya, ini sebenarnya ide siapa pak, ini ide saya," ucap Agus menirukan jawaban Jokowi saat itu.
Kini, apa yang dikhawatirkan Agus dan Jonan menjadi kenyataan. Selain utang pokok dan pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai Rp116 triliun, masalah baru muncul dari sisi operasional yang sangat tinggi.
"Saya dengar PHP frekuensinya yang dimiliki Telkomsel Rp1,3 T juga belum dibayar loh ke pemerintah. Nah, itu bagaimana? Operasional listriknya sekali jalan Rp9,5 juta bolak-balik kan sudah hampir Rp20 juta. Berapa kali sehari? Berapa kali sebulan itu biaya operasinya berapa gajinya? kan harus dihitung ulang semua. Itu yang harus dilakukan. Ini emergency," bebernya.
Agus menegaskan, satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah intervensi langsung dari Presiden Prabowo.
"Kalau menurut saya mau tidak mau presiden harus turun tangan lalu panggil semua ini bagaimana dan putuskan," pungkasnya.
