Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sepakat untuk menyinkronkan kebijakan fiskal setelah pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kedua pihak juga mendorong skema pendanaan kreatif atau creative financing melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund guna menjaga keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan menyesuaikan sepenuhnya kebijakan fiskal dengan arahan pemerintah pusat. Penyesuaian itu bakal dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026. Dari total awal Rp95 triliun, APBD Jakarta tahun depan disesuaikan menjadi Rp79 triliun.
Untuk menambal kebutuhan pembangunan, Pemprov DKI menyiapkan strategi creative financing seperti pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, hingga pemanfaatan likuiditas Rp200 triliun melalui Bank (Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov.
Pramono memastikan, penyesuaian APBD tersebut tidak akan memengaruhi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan (PJLP). Namun, dampaknya akan dirasakan pada terbatasnya rekrutmen PJLP baru pada tahun depan.
“Seperti kemarin Damkar, kita buka 1.000 (lowongan), Pasukan Oranye 1.100, Pasukan Putih 500. Karena ada pengurangan ini, untuk tahun depan, peluang (rekrutmen) itu juga akan berkurang. Tetapi, untuk tahun ini, tahun 2025, jumlahnya tidak mengalami perubahan,” terangnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mendukung kebijakan penyesuaian DBH di tengah keterbatasan fiskal nasional. Ia menyebut, perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif berkat kenaikan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak.
Karena itu, bukan tidak mungkin dana bagi hasil ke daerah, termasuk Jakarta, akan dikembalikan sebagian.
“Saya akan mengevaluasi, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah,” kata Purbaya.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Pramono untuk mencari sumber pendanaan alternatif di tengah pemotongan DBH.
Baca Juga: Pemprov DKI Ambil Alih Penataan Halte Transjakarta Mangkrak, Termasuk Halte BNN 1
“Langkah tersebut penting agar program pembangunan di Ibu Kota tetap dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan fiskal,” kata Baco di Jakarta, Senin.
Menurutnya, dengan pengurangan DBH sebesar Rp15 triliun, Pemprov perlu menggandeng pihak swasta maupun mitra strategis lain agar APBD dapat kembali mendekati target Rp95 triliun.
“Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu,” ujarnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menilai langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI perlu dijalankan dengan cermat. Ia mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak menyentuh program bantuan sosial bagi masyarakat.
“Tentu kami percaya Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran mana yang perlu mendapat prioritas, khususnya terkait penerima manfaat dari KJP (Kartu Jakarta Pintar), KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) dan sejenisnya itu tidak boleh berkurang, dan itu sudah dipastikan dan menjadi komitmen Pemprov,” ucap Francine.
Francine menilai, efisiensi merupakan langkah realistis untuk menghadapi keterbatasan fiskal. Namun ia mengingatkan agar DPRD terus mengawasi implementasinya agar tidak menekan sektor vital.
