- Delpedro Marhaen mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Dalam permohonannya, penasihat hukum Delpedro meminta majelis hakim menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah.
- Yang menjadi keberatan utama adalah penangkapan Delpedro yang dilakukan hanya berselang satu hari setelah penetapan tersangka.
Menurut Ma’ruf, praperadilan ini membuktikan Delpedro dan rekan-rekan menempuh jalur hukum sebagaimana disarankan Yusril. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah, termasuk Yusril, untuk ikut mengawal proses agar hakim benar-benar independen.
“Kita semua harus kawal dan harus kita lindungi hakim nanti yang akan ditunjuk, dan kami juga meminta kepada pemerintah termasuk Profesor Yusril Ihza Mahendra agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi hakim yang akan memeriksa nanti,” tegasnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 43 orang sebagai tersangka dalam kericuhan aksi demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus di Jakarta. Empat di antaranya adalah Delpedro, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar.
Mereka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 45A Ayat 3 juncto Pasal 28 Ayat 3 UU ITE, hingga Pasal 87 UU Perlindungan Anak. Polisi menuding mereka menghasut pelajar dan anak di bawah umur untuk ikut demonstrasi hingga menimbulkan kericuhan.
Namun, penetapan tersebut menuai kritik luas. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai para aktivis ini dikriminalisasi karena peran aktifnya dalam gerakan sosial. Dukungan pembebasan pun mengalir deras di media sosial.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra sempat meminta Delpedro Cs bersikap gentleman menghadapi proses hukum dan mendorong mereka menempuh jalur hukum jika keberatan atas status tersangka.
