- Program MBG Jateng telah menjangkau 5,75 juta penerima manfaat dari siswa, santri, hingga ibu dan balita.
- Total 1.836 SPPG beroperasi di Jateng; 100 di antaranya milik Polri, termasuk SPPG baru di Polrestabes Semarang.
- Kapolri dan Gubernur Luthfi dorong percepatan pembangunan, pengawasan higienitas, dan sertifikasi SLHS di SPPG.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah per 16 Oktober 2025 sudah menyesar sebanyak 5.750.525 penerima manfaat.
Penerima manfaat itu terdiri dari siswa TK hingga SMA/SMK, santri pondok pesantren, serta kelompok ibu hamil (bumil), ibu menyusui, dan balita.
Adapun jumlah Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah tercatat sudah ada 1.836 unit, terdiri dari SPPG Mitra, SPPG Polri, SPPG TNI, dan SPPG Ponpes.
Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SPPG Polrestabes Semarang di kompleks Asrama Polisi Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.
Secara bersamaan, Kapolri juga meluncurkan operasional 35 unit SPPG dan groundbreaking kurang lebih 27 SPPG. Dengan tambahan 35 unit SPPG tersebut, total sudah ada 100 SPPG Polri yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Kapolri berharap, SPPG yang dibangun di Jawa Tengah dapat memberikan manfaat kepada 400 ribu orang penerima dan memberikan lapangan pekerjaan untuk sekitar 5.000 orang.
"Saat ini kami terus melakukan pembangunan, kita masuk ke 672 SPPG dan terus akan kita laksanakan untuk bisa mencapai target 1.000 lebih SPPG (se-Indonesia)," kata Kapolri.
Kapolri meminta kepada seluruh SPPG Polri menerapkan SOP ketat terkait higienitas dan kualitas makanan. Juga personel agar mengawal mulai dari distribusi sampai pasca makan. Pantauan harus dilakukan setiap hari untuk mengontrol kualitas makanan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat yang tentu harus didukung oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, akselerasi di Jawa Tengah terus dilakukan. Mulai dari membuat Satgas MBG untuk percepatan pembangunan SPPG, sampai membuat posko aduan masalah MBG yang berada di kabupaten/kota. Posko aduan tersebut beroperasi selama 24 jam.
Luthfi menambahkan, pengawasan keamanan pangan yang telah dilaksanakan di SPPG yang ada di wilayahnya. Ia mendorong agar ada akselerasi penerbitan sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).
"Ini sudah kita sosialisasikan dan ini kita masifkan di seluruh kabupaten/kota," jelasnya.
TERPOPULER
