Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia

Vania Rossa | Muhammad Yasir | Suara.com

Sabtu, 18 Oktober 2025 | 18:19 WIB
Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir. [Shutterstock]
  • Peneliti energi dari STT Migas Balikpapan, Andi Jumardi, menyebut energi nuklir berpotensi besar menjadi solusi swasembada energi Indonesia karena efisien dan berbiaya rendah.
  • Kalimantan Barat dinilai ideal untuk pembangunan PLTN berkat kondisi geologi aman dan cadangan uranium yang memadai.
  • Pemerintah pun tengah menyiapkan Perpres pembentukan NEPIO sebagai langkah awal pembangunan pembangkit nuklir pertama di Indonesia.

Suara.com - Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi menilai energi nuklir dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional. 

Hal itu disampaikan Andi dalam diskusi bertajuk “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran".

Menurutnya, selain efisien dan berbiaya rendah, nuklir mampu memperkuat ketahanan energi di tengah melonjaknya kebutuhan listrik dan menipisnya sumber daya fosil.

“Kalau berbicara soal energi, terutama untuk kelistrikan, pengembangan potensi nuklir itu sangat penting. Orang yang memiliki konsentrasi di bidang energi pasti setuju soal nuklir,” ungkap Andi dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Andi menyebut, Kalimantan menjadi wilayah potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena kondisi geologinya relatif aman dari gempa. Hasil riset, kata dia, juga menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki cadangan uranium yang dapat diperkaya dan memenuhi aspek keekonomian untuk mendukung proyek PLTN nasional.

“Saya pernah terlibat dalam penelitian tentang small modular reactor dan uranium yang diperkaya. Yang lebih potensial untuk pengembangan PLTN justru di Kalimantan Barat, karena di sana ada cadangan uranium yang bisa memenuhi aspek keekonomian,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, yang menyebut energi nuklir justru bisa menjadi solusi “manusiawi” untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain murah, PLTN juga rendah emisi.

Ia menilai riset-riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah sangat maju, namun sayangnya belum diimplementasikan secara serius. Menurutnya, teknologi nuklir generasi keempat kini jauh lebih aman berkat sistem modular yang efisien dan minim risiko.

“BATAN itu seperti orang yang disuruh latihan tinju, tapi nggak pernah naik ring. Sampai hasil riset teman-teman BATAN itu sudah sampai tembus plafon risetnya,” ungkap Purwadi.

Purwadi juga mengingatkan bahwa gagasan pemanfaatan nuklir bukan hal baru. Presiden pertama RI, Soekarno, bahkan telah membayangkannya sejak 1965. 

“Teman-teman Himpunan Mahasiswa Nuklir itu menunggu statement tentang Indonesia ‘go nuclear’. Padahal Soekarno itu pernah bilang tahun 1965, beliau sudah membayangkan suatu saat kita akan perlu nuklir,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Unmul Saipul menilai energi nuklir memang unggul dari sisi biaya produksi, namun membutuhkan tata kelola yang sangat ketat. Ia juga menekankan pentingnya standar keamanan dan sistem mitigasi risiko sebelum proyek PLTN direalisasikan. 

“Indonesia punya peluang untuk menerapkan energi nuklir. Tapi bahan bakunya harus diperhatikan, apakah kita punya bahan baku sendiri dengan biaya murah, atau masih harus impor dari luar?” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Regulasi ini ditargetkan rampung tahun ini.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan kehadiran Perpres tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pembangkit nuklir pertama di Indonesia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi

Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi

News | Jum'at, 17 Oktober 2025 | 17:46 WIB

Kalangan Akademisi Komentari Capaian Kinerja Sektor Energi Prabowo-Gibran Selama Setahun

Kalangan Akademisi Komentari Capaian Kinerja Sektor Energi Prabowo-Gibran Selama Setahun

Bisnis | Jum'at, 17 Oktober 2025 | 17:00 WIB

BNI Mendukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy PT Geo Dipa Energi (Persero)

BNI Mendukung Pembangunan dan Operasional 500 MW Geothermal Energy PT Geo Dipa Energi (Persero)

News | Kamis, 16 Oktober 2025 | 19:42 WIB

Terkini

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM

News | Senin, 27 April 2026 | 13:37 WIB

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital

News | Senin, 27 April 2026 | 13:29 WIB

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat

News | Senin, 27 April 2026 | 13:27 WIB

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo

News | Senin, 27 April 2026 | 13:26 WIB

Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan

Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan

News | Senin, 27 April 2026 | 13:24 WIB

KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas

KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas

News | Senin, 27 April 2026 | 13:22 WIB

Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini

Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini

News | Senin, 27 April 2026 | 12:57 WIB

Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif

Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif

News | Senin, 27 April 2026 | 12:51 WIB

Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan

Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan

News | Senin, 27 April 2026 | 12:50 WIB

Harga Minyak Makin Amburadul Gara-gara Iran Perketat Blokir Selat Hormuz

Harga Minyak Makin Amburadul Gara-gara Iran Perketat Blokir Selat Hormuz

News | Senin, 27 April 2026 | 12:26 WIB