REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk. Ia mendorong ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di tengah masyarakat melalui program Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR). Melalui kebijakan ini, Pramono ingin memastikan setiap warga memiliki kemampuan dan akses untuk melakukan pencegahan dini.
“Saya telah menandatangani Ingub Nomor 5 Tahun 2025 tentang GEMPAR. Ini dilakukan karena kita tahu, di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk, sehingga ketika terjadi kebakaran, alat pemadam kebakaran yang besar kerap kesulitan masuk ke wilayah tersebut," ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2025).
"Untuk itu, kita perlu meningkatkan ketersediaan APAR di lingkungan padat penduduk,” lanjutnya.
Program GEMPAR merupakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta. Program ini mengajak masyarakat aktif memiliki dan terampil mengoperasikan APAR agar dapat melakukan pemadaman dini sebelum api membesar.
Sepanjang tahun 2025, lebih dari 598 kebakaran terjadi di Jakarta. Dari jumlah itu, sebanyak 141 kejadian kebakaran dapat diatasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 23 persen kasus kebakaran di Jakarta dapat dipadamkan warga melalui APAR.
“Saat ini kami mendorong agar setiap RT memiliki APAR. Dengan demikian, ini akan menjadi modal awal yang luar biasa di Jakarta, terutama di daerah padat penduduk, seperti di tempat ini, Tambora, Taman Sari, dan sebagainya,” jelas Pramono.
Melalui instruksi tersebut, Gubernur juga meminta seluruh ASN, pegawai BUMD, RT/RW, kader PKK, posyandu, hingga karang taruna agar memiliki APAR di rumah masing-masing.
“Selain itu, kita semua harus memantau apabila terjadi kebakaran, sehingga dapat lebih cepat diketahui dan segera dilakukan penanganan. Semoga di lingkungan kita ini dapat tercipta rasa aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya,” tuturnya.
Langkah pencegahan ini berjalan beriringan dengan penguatan fasilitas pemadam kebakaran. Pada Senin (13/102025), Pramono meresmikan Pos Damkar Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan.
Pos baru ini dibangun di kawasan padat penduduk dengan lebih dari 17 ribu kepala keluarga dan diharapkan mempercepat waktu tanggap petugas jika terjadi kebakaran.
“Kehadiran pos pemadam baru ini diharapkan dapat mempercepat waktu tanggap dan meningkatkan rasa aman masyarakat,” kata Pramono.
Ia menambahkan, wilayah Kebayoran Lama bahkan mencatat nol kejadian kebakaran sepanjang 2025.
“Dengan layanan yang lebih cepat, sigap, dan tepat sasaran, masyarakat akan semakin merasa aman dan terlindungi karena petugas kini bisa hadir lebih sigap dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Pos Damkar tersebut dibangun melalui skema creative financing, hasil kolaborasi antara Pemprov DKI dan PT Pacific Equity Management. Tanah milik Pemprov DKI seluas 301 meter ditukar dengan lahan 600 meter di lokasi baru, yang kemudian dibangunkan pos pemadam, taman bermain anak, dan jalur lingkungan.
“Ini salah satu contoh pos pemadam kebakaran yang dibiayai dengan creative financing. Tanah milik Pemda ditukar dengan lahan yang lebih besar untuk kepentingan publik,” ungkap Pramono.
Ia menegaskan, sinergi semacam ini menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kreativitas dan sinergi dapat memperluas layanan publik di kawasan padat penduduk. Saya sangat gembira karena ini bentuk kreativitas agar pos-pos pemadam kebakaran bisa hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyebut ketersediaan APAR di tengah masyarakat sangatlah penting. Agar warga setempat bisa dengan sigap mengatasi kebakaran skala kecil.
"Kalau misalnya kebakaran terjadi kan gak mungkin pemadam bisa langsung datang dalam hitungan detik. Pasti harus warga sekitar yang nolongin," tuturnya.
Ia pun menganjurkan ketersediaan APAR diperbanyak, khususnya di wilayah padat penduduk dan rawan kebakaran.
"Diperbanyak tiap sekian KK (Kepala Keluarga) misalnya. Sekian puluh meter di wilayah padat penduduk juga penting itu," ungkapnya.
Dinda (29) warga Rawajati mendukung ketersediaan APAR di tengah masyarakat. Namun, ia berharap kebijakan ini juga disertai dengan edukasi dan pelatihan untuk warga dalam menggunakan alat tersebut.
"Sayang kan kalau sudah ada alatnya tapi nggak ngerti cara pakainya. Saya saja nggak ngerti," jelasnya.
Namun, ketersediaan APAR sendiri diakuinya akan memberi rasa aman karena antisipasi kebakaran bisa dengan cepat dilakukan.
"Kalau ada alat APAR kan cepat ya. Nggak perlu nunggu petugas datang bisa kita semprot sendiri, jadi lebih tenang ya," pungkasnya.***
TERPOPULER
