REGIONAL:
- Penjelasan pihak BI tampaknya membuat KDM lega.
- Ternyata tudingan Menkeu Purbaya soal dana Rp4,1 T di Pemprov Jabar ternyata tidak benar.
- Dedi pun mewanti-wanti siapa saja tidak membuat pernyataan keliru.
Suara.com - Bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap sebesar Rp1,4 triliun ternyata benar. Hal itu setelah pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia pada Rabu (22/10/2025).
Penjelasan Kemendagri dan BI tampak membuat Dedi Mulyadi lega alias ngeplong karena tudingan dana Pemprov Jabar Rp14,1 triliun yang di bank ternyata tidak benar. Atas pembuktian itu, KDM pun meminta siapa pun tidak memberikan pernyataan yang bikin gaduh.
"Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau pernyataan yang keliru. Jadi, ada enggak duit Rp4,1 triliun yang deposito," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, BI tidak mencatatkan ada dana di kas daerah sebesar Rp3,8 triliun dalam bentuk giro yang masuk pada 30 September 2025.
Kemudian tercatatkan pula, ada dana lain yang menjadi deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara mandiri di luar kas Pemprov Jabar.
"Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing," ujarnya.
Uang Rp3,8 triliun yang tercatat pada 30 September, kata Dedi, saat ini dipastikan sudah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, perjalanan dinas hingga biaya operasional.
"Uang Rp3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing," ucapnya.
Dari penjelasan BI tersebut, Dedi mengaku dirinya dapat memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito, terpatahkan.
"Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada," katanya.
Saat ditanya mengapa data 30 September masih disajikan dalam paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, pada Senin (20/10), dia tidak menjawab dan hanya berujar satu kata "Begitulah".
Namun demikian, pihaknya memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dan jumlahnya fluktuatif per harinya.
"Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp2,5 triliun, kemarin Rp2,3 triliun, sebelumnya Rp2,4 triliun, itu yang benar," katanya.
KDM Tepis Tudingan Purbaya
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menkeu Purbaya soal 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).
Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.
TERPOPULER
