Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendadak menyetrap Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah.

Momen ini terjadi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) seluruh Indonesia di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Awalnya, Tito membahas soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten.

Tito memaparkan, terdapat 20 kabupaten dengan realisasi belanja rendah dengan persentase di bawah 50 persen hingga saat ini.

Namun, ia menyoroti Kabupaten Bojonegoro yang baru merealisasikan belanja sebanyak 40,80 persen. Padahal, realisasi pendapatan wilayah itu sudah berada di angka 86,59 persen dengan nilai APBD mencapai Rp7,6 triliun.

Tito pun penasaran dan meminta Gunawan maju ke depan untuk memberikan penjelasan.

Fajar berdalih, realisasi belanja rendah karena banyak proyek infrastruktur yang baru akan dibayar akhir tahun nanti.

"Biasanya untuk realisasi pembayaran menjelang akhir tahun setelah proyek selesai," kata Fajar.

Mendengar jawaban itu, Tito tak terima dan langsung memotong pernyataan Fajar.

Menurut Tito dalih itu tak bisa diterima karena pembayaran infrastruktur akhir tahun normalnya hanya mengambil porsi 20 persen dari target realisasi belanja.

"Itu kita sudah tahu juga. Kita sudah tahu bahwa namanya pembayaran infrastruktur biasanya memang di akhir tahun. Tapi itu biasanya gap-nya 20 persen," ucapnya.

Tito pun mengingatkan agar Fajar berkata jujur lantaran dirinya dan jajaran di Kemendagri sudah sangat pengalaman dalam mengurus keuangan daerah.

"Pak Bima Arya (Wamendagri) pernah wali kota ini 10 tahun. Pak Dirjen keuangan daerah itu Pak Fatoni pernah jadi (Pj) gubernur 4 kali. Pak Restu Daud Dirjen Bina Pembangunan 2 kali (Pj) gubernur, Pak Syafrizal 3 kali gubernur, Pak Akmal Malik Dirjen Otda 3 kali gubernur," kata Tito.

"Jadi udah paham jangan bohong-bohongi juga gitu," jelas Tito.

Bahkan, ia menyebut rendahnya realisasi belanja daerah yang pendapatannya tinggi membuat Presiden Prabowo Subianto tidak senang.

"Iya ini saya sangat serius ini. Ini yang membuat pak presiden jadi gak happy," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menilai persoalan utamanya adalah pada koordinasi di tingkat pemerintah daerah Bojonegoro yang lamban dalam merealisasikan belanja daerah.

"Tinggi pendapatan, tapi bapak kalau alasannya untuk (bayar) akhir tahun, paling gap 20 persen. Tapi kalau gapnya sampai 40 persen, 50 persen. Ini ada yang lemot dalam perbelanjaan. Mungkin kurang koordinasi dan lain-lain," jelasnya.

Tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, Tito meminta Fajar untuk kembali duduk. Ia pun menganggap hal ini merupakan kemunduran pada Kabupaten Bojonegoro dalam lima tahun terakhir.

"Saya 5 tahun jadi Mendagri pak belum pernah liat angka ini di Bojonegoro. Paling bedanya 20 persen di bulan Oktober. Udah kembali deh. Sampaikan salam saya sama Pak Bupatinya," pungkasnya.