Jakarta Punya 111 Stasiun Aktif Jaga Lingkungan, Warga Akui Pentingnya Data Valid Kualitas Udara

Fabiola Febrinastri, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 27 Oktober 2025 | 15:33 WIB
Jakarta Punya 111 Stasiun Aktif Jaga Lingkungan, Warga Akui Pentingnya Data Valid Kualitas Udara
Salah satu Stasiun Pemantau kualitas Udara (SPKU) di Jakarta. (Dok: Pemprov DKI)

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat tata kelola pemantauan kualitas udara dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Saat ini, Jakarta menjadi kota dengan jaringan pemantauan kualitas udara terluas dan paling terintegrasi di Indonesia, dengan 111 Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) aktif yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa sistem tersebut merupakan kombinasi antara stasiun referensi dan sensor berbiaya rendah (Low-Cost Sensor/LCS) yang dipasang di berbagai titik strategis.

“Melalui sistem terintegrasi ini, kami bisa memantau kondisi udara secara real-time dan mengambil langkah mitigasi lebih cepat untuk melindungi kesehatan warga,” ujar Asep dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

Jaringan pemantauan ini merupakan hasil kolaborasi antara DLH DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta mitra dari sektor swasta.

Menurut Asep, kerja sama ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas pihak dalam menjaga kualitas udara perkotaan. Seluruh data dari SPKU terhubung ke portal publik udara.jakarta.go.id yang menampilkan kondisi udara terkini berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Melalui portal tersebut, masyarakat dapat melihat data harian kualitas udara, peta sebaran sensor, hingga rekomendasi aktivitas bagi kelompok umum maupun sensitif. “Jakarta membuktikan bahwa tata kelola data yang terbuka dan terintegrasi tidak hanya memperkuat kebijakan berbasis bukti, tetapi juga mendorong partisipasi warga untuk hidup lebih sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain itu, Jakarta juga tengah menyiapkan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini untuk polusi udara, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi peningkatan pencemaran.

“Melalui sistem peringatan dini ini, warga bisa mendapatkan informasi kualitas udara hingga tiga hari ke depan, lengkap dengan rekomendasi langkah mitigasi seperti memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar ruangan,” jelas Asep.

Upaya penguatan sistem pemantauan turut diperluas melalui forum lintas daerah bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Forum ini membahas peningkatan kemampuan teknis pemantauan udara agar data antarwilayah saling melengkapi dan memberikan gambaran kondisi udara Jabodetabek secara menyeluruh.

baca juga


Direktur Clean Air Asia Indonesia, Ririn Radiawati Kusuma, menyebut Jakarta berpotensi menjadi pionir nasional dalam sistem pemantauan udara dengan memberikan dukungan teknis maupun hibah alat ke daerah sekitar.

“Dengan berbagi praktik baik seperti ini, kita bisa membangun sistem pemantauan yang saling terhubung. Karena udara bersih adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu daerah,” ujar Ririn.

Dukungan serupa datang dari Ketua Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB, Ana Turyati, yang menilai perluasan jaringan pemantauan di Jakarta menjadi contoh penting bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Pemantauan kualitas udara yang baik memastikan data yang dihasilkan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan berguna bagi kebijakan publik,” kata Ana.

Ia menekankan bahwa data yang valid membantu pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan sekaligus memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLHK, Edward Nixon Pakpahan, menegaskan pentingnya keandalan data pemantauan sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Ketika kualitas udara menurun, keputusan harus berbasis bukti, bukan perkiraan. Karena itu, keakuratan data menjadi hal yang sangat krusial,” tegasnya.

Edward menambahkan, KLHK kini tengah memperluas cakupan pemantauan di daerah dengan tingkat polusi tinggi melalui integrasi jaringan hybrid yang menggabungkan data dari stasiun referensi milik pemerintah daerah, BMKG, sektor swasta, dan lembaga penelitian.

“Dengan sistem terintegrasi ini, pemantauan dapat dilakukan secara real-time dan memberikan gambaran kualitas udara yang lebih komprehensif di tingkat regional,” ujarnya.

Dari sisi masyarakat, kehadiran jaringan pemantauan yang luas dan transparan mendapat sambutan positif.

Rina (32), warga Kramat Jati, mengaku data kualitas udara yang valid sangat membantu dalam mengatur aktivitas keluarga. “Kalau tahu udara sedang buruk, saya bisa atur kegiatan anak supaya tidak main di luar terlalu lama. Data seperti ini penting banget buat warga,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Adam (33), pekerja di kawasan Sudirman, yang rutin memantau kualitas udara sebelum berangkat kerja. “Sekarang lebih mudah karena bisa lihat kondisi udara langsung dari ponsel. Kalau indeksnya tinggi, saya langsung siapin masker dari rumah,” katanya. ***

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Harga Serba Naik, Tarif Transjakarta Ikut Naik? Ini Alasan Pemprov DKI!

Harga Serba Naik, Tarif Transjakarta Ikut Naik? Ini Alasan Pemprov DKI!

News | Senin, 27 Oktober 2025 | 08:11 WIB

RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

News | Jum'at, 24 Oktober 2025 | 19:51 WIB

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

Rp14,6 Triliun APBD DKI 'Tidur' di Bank, Anggota DPRD Curiga: Ada Apa?

News | Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:34 WIB

Pramono Anung Akui Relokasi Pedagang Pasar Barito Tak Berjalan Mulus: Tak Mungkin Semua Senang

Pramono Anung Akui Relokasi Pedagang Pasar Barito Tak Berjalan Mulus: Tak Mungkin Semua Senang

News | Jum'at, 17 Oktober 2025 | 22:20 WIB

Pramono Kembangkan Blok M Hub, Pengamat Sebut Bisa Jadi Orchard Road Versi Jakarta

Pramono Kembangkan Blok M Hub, Pengamat Sebut Bisa Jadi Orchard Road Versi Jakarta

News | Jum'at, 17 Oktober 2025 | 18:22 WIB

Pemprov DKI Ambil Alih Penataan Halte Transjakarta Mangkrak, Termasuk Halte BNN 1

Pemprov DKI Ambil Alih Penataan Halte Transjakarta Mangkrak, Termasuk Halte BNN 1

News | Selasa, 14 Oktober 2025 | 22:32 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×