- KPK mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid
- Penangkapan ini merupakan operasi tangkap tangan keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, menunjukkan aktivitas pemberantasan korupsi yang konsisten
- KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Gubernur Abdul Wahid dan pihak lain yang diamankan
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Penangkapan ini menjadi gebrakan keenam lembaga antirasuah sepanjang tahun 2025, menandakan konsistensi pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Kabar penangkapan orang nomor satu di Riau itu dikonfirmasi langsung oleh pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memberikan jawaban singkat namun tegas saat dihubungi.
“Ya,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Senada dengan Fitroh, Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Ia menyatakan proses hukum sedang berjalan untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.
“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo.
Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum mengumumkan secara resmi status dari Gubernur Riau Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tersebut.
OTT ini menambah panjang daftar pejabat yang terjaring KPK pada tahun 2025. Sebelumnya, lembaga ini telah melakukan lima kali operasi serupa yang menyasar berbagai sektor, mulai dari legislatif daerah hingga kementerian.
Berikut adalah rekam jejak lima OTT KPK sebelum penangkapan Gubernur Riau:
Maret 2025: KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Baca Juga: BREAKING NEWS! KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Juni 2025: Operasi senyap terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
7-8 Agustus 2025: OTT yang digelar di tiga kota sekaligus, Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
13 Agustus 2025: KPK melakukan OTT di Jakarta mengenai dugaan suap yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
September 2025: OTT yang menghebohkan publik terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
