- Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengakhiri ego sektoral dan bekerja terpadu untuk mempercepat pembangunan perbatasan yang maju dan sejahtera
- Prioritas utama pengelolaan perbatasan mencakup penuntasan batas negara, pembangunan 11 PLBN modern baru, dan penciptaan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan mengubah citra perbatasan dari wilayah terluar menjadi beranda depan yang merepresentasikan kedaulatan dan pelayanan publik Indonesia yang unggul
Suara.com - Pemerintah pusat dan daerah satukan visi dalam Rakorendal 2025 untuk memperkuat pengelolaan perbatasan. Dipimpin Menko Polkam dan Mendagri, fokusnya adalah penyelesaian batas negara, pembangunan PLBN modern, dan menciptakan pusat ekonomi baru.
Pemerintah pusat dan daerah menyatukan visi untuk merombak wajah perbatasan Indonesia, mengubahnya dari sekadar garis batas menjadi beranda terdepan bangsa yang maju dan sejahtera.
Komitmen ini menjadi agenda utama dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) di Bogor, Selasa (18/11/2025).
Forum strategis ini, yang menjadi landasan pembangunan perbatasan dalam RPJMN 2025–2029, dibuka langsung oleh dua tokoh sentral, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Keduanya kompak menekankan bahwa era pembangunan parsial telah berakhir, digantikan oleh sinergi nasional yang terpadu.
Tiga Arahan Kunci dari Menko Polkam
Sebagai Ketua Pengarah BNPP, Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan tiga arahan tegas untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya koordinasi agar setiap program saling memperkuat.
“Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa,” ujar Menko Djamari.
Ia juga mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk merancang program yang selaras dengan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWNKP).
Baca Juga: Prabowo Kukuhkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Jadi Ketua
Tak ketinggalan, pemerintah daerah diminta untuk menjadikan pemerataan pembangunan di perbatasan sebagai prioritas utama.
Tiga Mandat Utama untuk BNPP dari Mendagri
Mendagri Tito Karnavian, dalam kapasitasnya sebagai Kepala BNPP, memaparkan tiga mandat utama yang harus dieksekusi. Pertama adalah menuntaskan seluruh segmen batas negara yang masih tersisa, baik di darat maupun laut.
Sejumlah titik krusial seperti di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, hingga perbatasan dengan Timor Leste di Oecusse dan Pulau Sebatik menjadi prioritas.
“Komunikasi dengan otoritas negara tetangga terus kami bangun agar penyelesaian batas dapat dilakukan secara tuntas,” ujar Tito.
Mandat kedua adalah melanjutkan pengelolaan dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Dengan bangga, Mendagri menyebut kualitas 15 PLBN yang telah beroperasi saat ini jauh melampaui fasilitas milik negara tetangga. Rencana penambahan 11 PLBN baru pun tengah digodok bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Prioritas ketiga, yang tak kalah penting, adalah mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Menurut Tito, pembangunan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai sabuk pengaman (buffer zone) yang memperkuat sistem pertahanan nasional.
“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” kata Mendagri.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi, mengamini arahan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi adalah fondasi utama.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.
Dengan target pembangunan di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota perbatasan, BNPP optimistis bahwa melalui kolaborasi solid, perbatasan Indonesia akan bertransformasi menjadi kawasan yang tangguh, berdaulat, dan menjadi motor penggerak ekonomi baru.
