Survei CISA: Masyarakat Puas dengan Kinerja Polri, Bisa Menjadi Simbol Supremasi Sipil

Suara.com - Center for Indonesian Strategic Action (CISA) merilis survei tentang Persepsi Publik terhadap Polri sebagai Simbol Supremasi Sipil. Survei itu menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik.

Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri. Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan bahwa secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei.

Menurutnya, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil. Hal itu disampaikannya, saat merilis survei itu di Jakarta, Senin 24 November 2025.

“Berdasarkan data survei, menggunakan empat indikator, gakum dan keamanan siber, kinerja Polri, dukungan dan harapan publik terhadap institusi Polri serta reformasi kepolisian secara umum semua hasilnya positif, masyarakat puas dan berharap agar Polri dapat menjadi simbol supremasi sipil,” ulasnya.

Ia melanjutkan, secara kumulatif, masyarakat menilai bahwa Polri sebagai bagian dari institusi penegak hukum sudah berjalan baik.

“Sebesar (kumulatif) 69,5 persen masyarakat menilai kondisi penegakan hukum saat ini sudah baik (sudah cukup baik, sudah baik, dan sudah sangat baik), 17,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 12,6 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” paparnya.

Begitu pula untuk keamanan ruang maya. Hasilnya (kumulatif) sebesar 62,9 persen menilai kondisi keamanan siber saat ini sudah baik, 28,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,2 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Terkait indikator kinerja Polri, CISA mengajukan pertanyaan, apakah kinerja POLRI sekarang masih buruk, sudah cukup baik, sudah baik, atau sudah sangat baik? CISA mendapati bahwa responden menilai institusi Bhayangkara telah bekerja baik.

Hasilnya, sebesar (kumulatif) 76,5 persen mengukur kinerja POLRI baik, 14,3 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 9,2 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Hal itu berbanding lurus dengan pertanyaan berikutnya terkait kepuasan kinerja Polri. Berdasarkan data survei, sebesar 72 persen (kumulatif). Sedangkan 19,9 menjawab masih buruk, dan terakhir sebesar 8,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Survei CISA mendalami lebih lanjut persepsi publik terhadap transparansi kinerja Polri.

“Saat diajukan pertanyaan apakah kinerja Polri masih belum transparan, sudah cukup transparan, sudah transparan, atau sudah sangat transparan, sebesar 69,7 persen masyarakat menilai kinerja Polri sudah transparan (kumulatif), 28,9 menjawab masih belum transparant, dan terakhir sebesar 1,4 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” terang Herry.

Terkait kinerja Polri, CISA juga menggali tentang pandangan publik dalam penanganan laporan masyarakat. Sebanyak 66,9 persen responden (kumulatif) sudah puas, 19 menjawab masih belum puas, dan terakhir sebesar 14,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Begitu pula SOP dalam menangani setiap persoalan hukum. Menurut Herry, data survei menujukkan sebanyak 66,7 persen masyarakat menilai sudah sesuai dengan SOP dalam menangani setiap persoalan hukum (sudah cukup sesuai, sudah sesuai, dan sudah sangat sesuai). Dan 17,3 persen responden menjawab masih belum sesuai. Sedangkan sebesar 16 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Simbol Supremasi Sipil

Di indikator selanjutnya, CISA ingin mendapatkan persepsi publik terkait harapan dan dukungan masyarakat terhadap institusi Polri.

Berdasarkan data survei, Herry menjelaskan, sebesar 72 persen masyarakat setuju jika Polri merupakan institusi yang diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil. Sedangkan sisanya, 8,5 responden menjawab tidak setuju dan sebesar 19,5 persen lainnya menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.

Ia melanjutkan, CISA kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengukur harapan itu dengan dukungan publik.

“Saat diajukan pertanyaan, seberapa besar dukungan Anda bila Polri diharapkan dapat menjadi simbol supremasi sipil? Sebanyak 77 persen masyarakat mendukung kumulasi dari penilaian cukup mendukung, mendukung, dan sangat mendukung, lalu sisanya, sebanyak 6 persen responden menjawab tidak mendukung dan terakhir sebesar 17 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” paparnya.

Publik juga menaruh harapan besar, agar Polri dapat memperkuat ruang demokrasi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dari data survei, CISA mendapati sebanyak 81,3 persen masyarakat berharap Polri dapat menjadi representasi supremasi sipil yang memperkuat demokrasi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lebih lanjut, persepsi positif tentang agenda reformasi itu, menurut mayoritas responden sudah sangat sesuai baik tim yang dibentuk oleh Kapolri maupun Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.

“Keduanya cukup positif dalam pandangan publik baik tim internal bentukan kapolri maupun oleh presiden. 71,2 persen masyarakat menilai bahwa Tim Reformasi Polri bentukan kapolri sudah sesuai dengan harapan masyarakat, 10,1 menjawab masih belum sesuai, dan terakhir sebesar 18,7 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab. Sedangkan, 71,8 persen masyarakat menilai bahwa Komite Reformasi Polri bentukan Presiden sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Sisanya, 16,2 menjawab belum sesuai, dan terakhir sebesar 12 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab,” pungkasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilangsungkan pada 14 November - 20 November 2025.

Populasi survei ini adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1320 orang.

Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan margin of error sekitar ± 2.7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka, telfon, dan google form oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara telah dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali menghubungi responden terpilih (spot check) dan dalam prosesnya tidak ditemukan kesalahan yang berarti.