- DPR pertanyakan kepastian jumlah ASN yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara.
- Pemerintah didesak segera siapkan skema hunian dan regulasi mutasi yang jelas.
- DPR khawatir infrastruktur yang sudah dibangun di IKN akan menjadi mubazir.
Suara.com - Komisi II DPR RI mempertanyakan kepastian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pertanyaan ini diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy, menekankan bahwa kejelasan jumlah ASN sangat krusial, bukan sekadar urusan memindahkan pegawai atau membangun infrastruktur semata.
"Dari 1,3 juta ASN Pusat, berapa yang akan beraktivitas dan berkantor di IKN? Keputusan ini penting agar Otorita IKN tidak hanya sibuk membangun dengan dana APBN," kata Rifqi.
Menurutnya, jika tidak ada kepastian, infrastruktur yang sudah dibangun dengan biaya besar berpotensi mubazir.
"Infrastruktur yang sudah dibangun di IKN, kalau tidak cepat difungsionalkan, juga akan mubazir," ujarnya.
Rifqi juga menyoroti perlunya kepastian skema hunian bagi para ASN. Ia mempertanyakan apakah rumah susun yang dibangun hanya diperuntukkan bagi pejabat eselon I, sementara staf dan pejabat fungsional lainnya harus mencari hunian sendiri.
"Negara harus memberikan kepastian. Bagaimana nanti rumahnya, bagaimana intervensi perbankan, dan seterusnya. Ini bukan persoalan sederhana," tuturnya.
Komisi II mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk memastikan proses mutasi ASN ke IKN dapat berjalan lancar.
"Berbagai kerangka regulatif yang dibutuhkan untuk memastikan mutasi ASN ke IKN harus segera kita lakukan. Kalau memang membutuhkan peran kami, kami siap," pungkasnya.
TERPOPULER
