Istana Soal Presiden Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Cs: Usulan dari DPR

Suara.com - Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa usulan pemberian rehabilitasi untuk tiga mantan pejabat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terjerat kasus hukum datang dari rekomendasi DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah menandatangani surat rehabilitasi tersebut setelah melalui proses kajian yang melibatkan berbagai pihak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah pemerintah menerima surat permohonan dari DPR.

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti secara intensif oleh Menteri Hukum dalam kurun waktu satu minggu terakhir.

"Atas surat usulan permohonan dari DPR, kemudian ditindaklanjuti dalam satu minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden RI, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa Istana langsung memproses surat dari Presiden Prabowo terkait penggunaan hak prerogatifnya tersebut.

Keputusan ini, menurutnya, tidak diambil secara gegabah, melainkan lahir dari kajian panjang yang melibatkan DPR, Kementerian Hukum, serta para pakar hukum.

"Untuk selanjutnya, supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah Prasetyo.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Dasco membenarkan bahwa usulan ini berawal dari aspirasi masyarakat yang diterima oleh DPR.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, sama seperti DPR, menerima banyak aspirasi dari masyarakat mengenai berbagai kasus hukum, termasuk perkara yang menjerat jajaran direksi ASDP sejak 2024.

Aspirasi ini kemudian ditelaah secara komprehensif oleh Kementerian Hukum sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

“Usulan itu kemudian dibahas dalam rapat terbatas,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk menggunakan hak prerogatifnya dan memberikan rehabilitasi hukum kepada tiga nama dalam perkara tersebut.

Ketiga nama tersebut adalah mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, serta dua pejabat lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono.

“Alhamdulillah, pada sore hari ini Bapak Presiden telah membubuhkan tanda tangan. Kami bertiga diminta untuk menyampaikan keputusan ini kepada publik,” kata Prasetyo.

Langkah selanjutnya adalah memproses surat rehabilitasi ini sesuai dengan prosedur administratif dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada ketiga pejabat tersebut.

Ira Puspadewi divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang disebut merugikan negara hingga Rp1,25 triliun.

Sementara itu, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Tjaksono masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp250 juta.

Namun, putusan majelis hakim tersebut tidak bulat. Ketua Majelis Hakim, Sunoto, menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Dalam pertimbangannya, Sunoto menilai bahwa ketiganya seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Ia berpendapat bahwa kasus ini lebih merupakan ranah business judgement rule dan lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata, bukan pidana.