Infografis
- Muhyiddin Ishaq menyindir pihak yang berusaha membelah kepengurusan NU sebagai tidak waras, menanggapi surat pemecatan Yahya Cholil Staquf.
- Sindiran disampaikan dalam konferensi pers di kantor PBNU Jakarta pada Rabu, 26 November 2025, saat membahas persiapan harlah.
- PWNU se-Indonesia menganjurkan Rais 'Aam dan Ketum PBNU berdamai atau islah hingga terselenggaranya Muktamar mendatang.
Suara.com - Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, Muhyiddin Ishaq menyindir pihak-pihak yang tengah mencoba membelah kepengurusan NU sebagai pihak yang tidak waras. Ia nahkan menyebut elite NU.
Sindiran itu disampaikan Muhyiddin menanggapi beredarnya surat edaran memberhentikan Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU).
"Saya berharap, apalah namanya, entah elite NU atau apa, berhentilah memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi memberikan informasi yang membelah, saya pikir ini orang nggak waras ini, perlu diwarasin," kata Muhyiddin di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
"Saya kalau ngomong rada-rada kenceng Gus, nuwun sewu Gus. jadi kalau nggak kenceng bukan Betawi," lanjut Muhyiddin berkelakar dalam konferensi pers bersama Yahya.
Menurutnya, para pihak yang memberikan informaai sesat dengan tujuan membelah kepengurusan PBNU perlu disadarkan.
"Jadi saya kira ini perlu diberikan kesadaran terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang menyesatkan, saya nggak sebut nama, saya kira sudah maklum," kata Muhyiddin.
Imbauan Islah
Sebelummya, PWNU se-Indonesia menganjurkan kedua belah pihak di Pengurus Besar NU untuk berdamai atau islah, yakni Rais 'Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Imbauan agar Rais 'Aam dan Ketum PBNU islah menyusul persoalan pemecatan Gus Yahya.
Baca Juga: Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
Muhyiddin Ishaq yang berbicara dalam konferensi pers bersama Yahya menanggapi surat edaran mengenai pemecatan Yahya di kantor PBNU. Ia beralasan kehadiran ia bersama sejumlah kiai dari PWNU ke kantor pusat dalam rangka membahas persiapan harlah 100 tahun.
"Jadi dari awal sampai akhir ceritanya persiapan harlah," ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Ia lantas menyampaikan apa yang menjadi anjuran pengurus di berbagai wilayah, yakni agar kedua belah pihak melakukan islah.
"Ada beberapa teman-teman wilayah hampir semua menyepakati bahwa kita teman-teman wilayah ini mengimbau, menganjurkan untuk terjadi islah, apapun alasannya karena kedua-duanya mandatori Muktamar Lampung. Tadi sudah dijelaskan oleh ketum bahwa baik Rais 'Aam maupun ketua umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali lewat Muktamar, apakah Muktamarnya biasa atau luar biasa. kam cuma dua Muktamar itu," tutur Muhyiddin.
Para pengurus wilayah mengimbau, setidaknya Rais 'Aam dan Ketum PBNU melakukam islah sampai dengan tiba waktu digelarnya Muktamar.
"Kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini mengimbau supaya islah, sampai dengan Muktamar, lah, sampai Muktamar karena tidak mungkin terjadi islah digelar Muktamar lah, sampai dengan Muktamar itu karena nggak mungkin kalau tidak terjadi islah digelar muktamar, tidak mungkin," kata Muhyiddin.
