- Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginstruksikan PT Pos segera mengatasi penumpukan warga pencair Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
- Instruksi itu mencakup pengaturan jadwal KPM terkoordinasi dengan pemda serta layanan khusus bagi lansia dan disabilitas.
- Penyaluran BLTS telah menjangkau 20 juta KPM; Mensos mengimbau masyarakat datang sesuai jadwal agar tertib.
Suara.com - Pemandangan warga yang berdesak-desakan di sejumlah kantor pos demi mencairkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) memicu reaksi keras dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini tak mau ada kegaduhan dan meminta PT Pos Indonesia selaku penyalur untuk segera mengambil langkah taktis.
Kabar mengenai antrean yang mengular di berbagai daerah sampai ke telinga Mensos Gus Ipul, membuatnya langsung mengeluarkan instruksi tegas.
Ia tidak ingin proses penyaluran bantuan yang seharusnya meringankan beban masyarakat justru berakhir menyulitkan mereka.
“Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dalam penyaluran Bansos,” ujar Gus Ipul kepada awak media, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, solusi untuk mengurai kerumunan ini sebenarnya sederhana. Gus Ipul meminta agar PT Pos proaktif mengatur jadwal kedatangan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pengaturan ini harus dikoordinasikan secara matang dengan pemerintah daerah, para pendamping sosial di lapangan, hingga aparat keamanan setempat.
Satu hal yang menjadi sorotan utamanya adalah perlakuan terhadap kelompok rentan. Gus Ipul secara khusus memerintahkan agar PT Pos menyediakan jalur layanan khusus bagi para lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Baginya, pemandangan kaum sepuh yang harus ikut berdesakan dalam antrean panjang adalah hal yang tidak bisa ditolerir.
“Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh ikut antre panjang. Ini prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan,” tegasnya.
Untuk memastikan instruksinya berjalan di lapangan, Gus Ipul juga mengerahkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta aparat kelurahan untuk membantu mengarahkan warga agar proses penyaluran berjalan lebih tertib dan manusiawi.
Hingga saat ini, penyaluran BLTS diketahui telah menjangkau 20 juta KPM di seluruh Indonesia. Bantuan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan agar dana bantuan tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa hambatan dan tanpa menyulitkan mereka,” ujarnya.
Di akhir, Mensos juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik dan berbondong-bondong datang serentak ke kantor pos. Ia menjamin bahwa semua KPM yang terdaftar pasti akan menerima haknya tanpa terkecuali.
“Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Semua pasti mendapatkan jatah sesuai haknya,” kata Gus Ipul.
TERPOPULER
