- Kapolri Listyo Sigit Prabowo memulai penyelidikan atas ribuan kayu gelondongan terbawa banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
- FPIR mengapresiasi langkah Kapolri sebagai respons cepat mengusut akar masalah ekologis di wilayah hulu bencana.
- Selain penegakan hukum, Polri juga memberikan bantuan kemanusiaan humanis seperti evakuasi dan trauma healing bagi korban.
"Aspirasi rakyat harus menjadi palu bagi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi semangat dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Menjaga dan merawar jutaan hektare ruang hutan, serta recovery lingkungan hidup sebagai sarana perlindungan ekosistem mahluk hidup lainnya," tambah Fauzan.
Penegakan Hukum sebagai Keadilan bagi Alam
Pada akhirnya, langkah Kapolri untuk mengusut tuntas fenomena kayu gelondongan ini dipandang bukan sekadar persoalan hukum biasa. Menurut Fauzan, ini adalah bentuk penegakan keadilan bagi alam dan wujud rasa kemanusiaan yang lebih luas.
Ketika hukum adat dan kearifan lokal dalam menjaga hutan mulai tergerus, maka hukum negara melalui otoritas Polri harus mengambil peran sentral. Penegakan hukum yang presisi, berkeadilan, dan humanis diharapkan dapat memulihkan kembali keseimbangan ekosistem yang telah rusak.
"Presisi Kapolri dalam menjawab gelondongan kayu dibencana banjir adalah bentuk keadilan bagi ekologi alam. Menunjukan rasa kemanusiaan dengan membuka segala upaya dalam menjawab keresahan tentang arus kayu gelondongan," tutur Fauzan Ohorella.
