Gerak Cepat Kapolri Usut Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Dipuji: Ini Wujud Presisi

Suara.com - Di tengah duka bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fenomena munculnya ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus menjadi sorotan tajam.

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuka penyelidikan atas asal-usul kayu tersebut menuai apresiasi, salah satunya dari Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella.

Fauzan menilai, inisiatif Kapolri adalah respons cepat dan sadar yang menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya untuk membantu korban, tetapi juga untuk mengusut akar masalah ekologis di baliknya.

Menurutnya, mustahil air bah turun bersamaan dengan ribuan batang kayu jika tidak ada masalah serius di kawasan hulu.

Fenomena ini, lanjutnya, harus menjadi momentum untuk menata kembali ruang hutan yang berfungsi sebagai benteng pertahanan ekologis bangsa.

"Respons sigap Kapolri Listyo dengan membuka penyelidikan terhadap gelondongan kayu adalah wujud nyata Presisi Polri. Merespon secara sadar dan sigap dengan melibatkan pemerintah, Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, dan stakeholder daerah," ujarnya, Kamis (4/12/2025).

'Sunyi Dalam Gerak' dan Sentuhan Humanis Polri

Selain langkah penegakan hukum, FPIR juga menyoroti aksi humanis Polri di lapangan. Di saat warga di Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Meureudu, Aceh, diliputi kepanikan, kehadiran anggota Polri dinilai menjadi penyemangat.

Polri disebut bergerak dalam sunyi memberikan bantuan, mulai dari evakuasi warga, distribusi logistik, membangun tenda darurat, hingga memberikan layanan trauma healing yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak terdampak bencana.

Aksi ganda ini—penegakan hukum di satu sisi dan bantuan kemanusiaan di sisi lain—dianggap sebagai implementasi utuh dari semangat Presisi Polri yang digagas Jenderal Listyo Sigit.

Fauzan Ohorella menegaskan bahwa arus kayu gelondongan ini adalah "bahasa alam" yang harus diterjemahkan sebagai pesan mendesak bagi Indonesia, khususnya bagi pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Tanah longsor dan pohon tumbang yang masif menjadi indikasi bahwa daya dukung lingkungan telah terlampaui, kemungkinan besar akibat aktivitas penebangan yang tidak bertanggung jawab.

Ia berharap temuan dari penyelidikan Polri dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih berpihak pada kelestarian lingkungan di era mendatang.

"Ini adalah babak baru bagi Presiden Prabowo dalam menata kembali kebijakan yang berpihak penuh pada ekologi dan alam Indonesia Raya, juga Membenahi kembali ruang hutan melalui Presisi Kapolri, demi masa depan generasi," tambahnya.

Harapan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kebijakan konkret dan solutif untuk mencegah bencana serupa terulang. Peristiwa banjir ini dianggap sebagai gambaran nyata tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Aspirasi rakyat harus menjadi palu bagi arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi semangat dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Menjaga dan merawar jutaan hektare ruang hutan, serta recovery lingkungan hidup sebagai sarana perlindungan ekosistem mahluk hidup lainnya," tambah Fauzan.

Penegakan Hukum sebagai Keadilan bagi Alam

Pada akhirnya, langkah Kapolri untuk mengusut tuntas fenomena kayu gelondongan ini dipandang bukan sekadar persoalan hukum biasa. Menurut Fauzan, ini adalah bentuk penegakan keadilan bagi alam dan wujud rasa kemanusiaan yang lebih luas.

Ketika hukum adat dan kearifan lokal dalam menjaga hutan mulai tergerus, maka hukum negara melalui otoritas Polri harus mengambil peran sentral. Penegakan hukum yang presisi, berkeadilan, dan humanis diharapkan dapat memulihkan kembali keseimbangan ekosistem yang telah rusak.

"Presisi Kapolri dalam menjawab gelondongan kayu dibencana banjir adalah bentuk keadilan bagi ekologi alam. Menunjukan rasa kemanusiaan dengan membuka segala upaya dalam menjawab keresahan tentang arus kayu gelondongan," tutur Fauzan Ohorella.