Infografis
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan keputusan jabatan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
- Rapat Komisi IV DPR menyoroti kegagalan penanganan banjir, membandingkan dengan mundur menteri Filipina.
- Menteri Juli Antoni menekankan fokus utama adalah bekerja maksimal menyelesaikan persoalan kehutanan Indonesia saat ini.
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni merespons sentilan anggota DPR RI yang mencontohkan budaya pejabat di Filipina, di mana menteri memilih mundur jika merasa gagal mengatasi masalah di sektornya.
Merespons hal itu, Raja Juli menegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan siap jika kinerjanya harus dievaluasi.
"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," ujar Raja Juli usai rapat bareng Komisi IV DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga bicara soal keterbukaannya terhadap kritik publik.
Ia mengaku tidak pernah menghapus komentar miring dari warganet di akun media sosial pribadinya.
Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk ekspresi harapan masyarakat.
"Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan, itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi," jelasnya.
Ia menegaskan, fokus utamanya saat ini adalah bekerja sekeras mungkin untuk menyelesaikan persoalan kehutanan di Indonesia.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Soal Sentilan 'Tobat Nasuha' Banjir Sumatra: Gus Imin Sudah Minta Maaf Via WA
"Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diwarnai kritik keras terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung soal opsi pengunduran diri pejabat publik sebagai bentuk tanggung jawab moral atas bencana besar yang terjadi.
Dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), Rahmat menyoroti tingginya angka korban jiwa akibat bencana tersebut.
Ia menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dianggap remeh.
"Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar bukan main-main," tegas Rahmat dengan nada serius.
Legislator PKS ini kemudian membandingkan situasi di Indonesia dengan peristiwa serupa di Filipina. Ia mencontohkan sikap kesatria para menteri di kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang memilih mundur ketika merasa gagal menangani bencana banjir di negaranya.
"Saya pernah baca tanggal kemarin, tanggal 18 November itu Kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentlemen dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu," ujar Rahmat.
Berkaca dari peristiwa tersebut, Rahmat menilai bahwa mundur dari jabatan bukanlah sebuah kesalahan jika seorang pejabat merasa tak mampu menyelesaikan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang begitu masif.
Ia pun menyarankan agar langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab tertinggi seorang pemimpin.
"Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau Menteri tidak sanggup mengatasi ini, mundur juga itu adalah tugas yang mulia menurut saya," pungkasnya.
