- Jaringan Kader Muda NU konsolidasi menolak kesewenang-wenangan struktural dan meminta pimpinan patuh AD/ART organisasi.
- Kader muda memprotes rencana pleno penunjukan Pj Ketum karena dianggap mengabaikan upaya islah kiai sepuh.
- Tujuan gerakan moral ini adalah mengembalikan marwah serta menegakkan tradisi musyawarah dan bimbingan ulama NU.
Suara.com - Eskalasi konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda, telah memantik keprihatinan mendalam dari kalangan akar rumput.
Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) dari seluruh Indonesia mengambil sikap tegas, menyerukan agar para pimpinan PBNU kembali berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menghormati ikhtiar islah yang tengah diupayakan para masyayikh atau kiai sepuh.
Seruan ini mengemuka setelah konsolidasi nasional yang digelar sebagai respons atas perebutan kursi Ketua Umum yang kian meruncing.
Situasi ini diperparah oleh adanya Rapat Harian Syuriyah yang meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya, serta terbitnya Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan jabatan Ketum PBNU berakhir secara otomatis pada 26 November 2025.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan gerakan moral untuk mengembalikan marwah organisasi.
Menurutnya, saat ini terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural yang justru membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, dan yang paling mengkhawatirkan, mengabaikan seruan para kiai sepuh.
Kondisi ini, menurut Purwaji, sangat berbahaya karena mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah (organisasi) yang berpijak pada musyawarah (syura), moral publik, dan kebenaran yang senantiasa dibimbing oleh para ulama.
Purwaji secara khusus menyoroti adanya rencana dari pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno yang bertujuan menunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum.
Langkah ini dinilai sangat bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang saat ini sedang bekerja keras menempuh jalan damai atau islah.
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan Pj, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno,” tegas Purwaji di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Ia menambahkan, mengabaikan suara para ulama sepuh merupakan sebuah tindakan yang sangat disayangkan dan dapat melukai perasaan warga Nahdliyin secara luas.
“Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” imbuhnya.
Purwaji menegaskan bahwa AD/ART bukanlah sekadar dokumen formalitas, melainkan pagar kokoh yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat Jam’iyah.
Senada dengan itu, Fajri Al Farobi, salah satu narasumber dalam forum konsolidasi tersebut, menekankan bahwa dialog adalah napas dari tradisi NU. Upaya islah yang didorong oleh para kiai adalah cerminan dari tradisi luhur tersebut.
“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar,” ucapnya.
TERPOPULER
