Lilin Nusantara Dukung Langkah Kapolri Usut Penyebab Banjir Sumatra, Ini Alasannya

Suara.com - Di tengah duka mendalam akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra, langkah cepat dan responsif institusi Polri menuai dukungan. Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) menilai, penyelidikan atas penyebab bencana merupakan sebuah langkah yang krusial.

Langkah Kapolri ini dinilai berhasil menggeser narasi bencana dari sekadar fenomena alam menjadi sebuah peristiwa yang memiliki konsekuensi hukum. Ini menandakan negara tidak lagi pasrah pada dalih 'cuaca ekstrem' semata.

"Langkah Kapolri menunjukkan penanganan bencana tidak berhenti pada narasi 'cuaca ekstrem' semata, tetapi juga menyentuh dimensi penegakan hukum terhadap praktik ekonomi yang melampaui daya dukung lingkungan, seperti dugaan aktivitas ilegal yang merusak hutan dan daerah aliran sungai," ujar Direktur Lilin Nusantara Mas Uliatul Hikmah dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut Uliatul, instruksi Kapolri untuk menurunkan tim khusus guna mengusut temuan gelondongan kayu dalam volume masif di aliran banjir menjadi titik fokus utama.

Instruksi ini, dalam pandangan Lilin Nusantara, membawa dua pesan penting yang sangat kuat bagi publik.

Pertama, negara secara nyata hadir untuk mendampingi dan melindungi warga yang terdampak bencana. Kedua, yang tak kalah penting, negara menunjukkan keseriusan dan kesediaannya untuk menelusuri jejak kejahatan lingkungan yang diduga kuat menjadi kontributor utama kerapuhan ekologis di Sumatra.

Dalam perspektif wacana, hal ini menandai pergeseran fundamental dari 'bencana alam' menjadi sebuah peristiwa yang memiliki pelaku, motif, dan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, Lilin Nusantara bahkan menilai langkah tegas Kapolri ini merupakan manifestasi nyata dari reformasi Polri yang selama ini didengungkan.

Aksi Polri yang tidak hanya fokus pada evakuasi dan pengamanan wilayah, tetapi juga berani masuk ke ranah penyelidikan praktik ilegal di balik bencana, adalah implementasi konkret dari semangat reformasi.

"Aksi nyata Kapolri tersebut mengajak publik untuk melihat bahwa reformasi bukan hanya slogan atau dokumen kebijakan, melainkan rangkaian tindakan nyata yang berdampak langsung pada keselamatan dan martabat warga," ucap Uliatul.

Meski memberikan apresiasi tinggi, Lilin Nusantara tetap menekankan pentingnya kewaspadaan kritis dari publik.

Apresiasi terhadap kinerja Kapolri dan institusi Polri harus diiringi dengan tuntutan agar bahasa reformasi ini konsisten dan diwujudkan dalam pembenahan struktural yang lebih mendalam.

Hal ini mencakup perbaikan total dalam tata kelola hutan, penindakan tanpa pandang bulu terhadap aktor-aktor utama kejahatan lingkungan, penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta pelibatan aktif para korban dan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan pascabencana.

Lilin Nusantara mendorong adanya kolaborasi lintas disiplin yang melibatkan penegak hukum, pakar lingkungan, akademisi, dan masyarakat sipil.

Tujuannya agar penanganan bencana ekologis di Sumatra tidak berhenti sebagai respons darurat, melainkan menjadi momentum transformatif untuk mengubah cara negara mengelola ruang hidup warganya.

"Kepemimpinan Kapolri dalam kasus ini dapat menjadi contoh positif cara institusi penegak hukum berperan aktif dalam mewujudkan keadilan ekologis di Indonesia," ungkap Uliatul.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni, Martin Siahaan. Ia mengapresiasi keseriusan Kapolri dalam menangani dampak sosial bencana, terbukti dengan terjaganya ketertiban dan minimnya aksi penjarahan di lokasi bencana.

Menurutnya, Polri tidak hanya hadir menjaga keamanan, tetapi juga aktif membantu evakuasi, menyalurkan bantuan, hingga memulai penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi biang keladi kerusakan hutan.

"Saya mendukung Kapolri dan Polri mengusut tuntas perusahaan-perusahaan tersebut," ucap Martin.