Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua

Suara.com - Komite I DPD RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kerja bersama  untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, mulai dari pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Daerah Otonomi Baru (DOB), hingga percepatan pembangunan di Papua. 

Andi Sofyan Hasdam menyampaikan apresiasi kepada Mendagri atas respons cepat dan komprehensif terkait berbagai aspirasi daerah yang disampaikan. 

“Kami sudah melihat banyak hal yang telah kami salurkan aspirasi masyarakat daerah kepada Bapak Mendagri dan juga telah dijawab oleh beliau dengan sangat baik. Antara masalah pemotongan TKD, masalah DOB, banyak permasalahan daerah di Jawa Barat, di Bali, di Ambon, Papua. Papua ini lebih khusus lagi bicara masalah orang asli Papua. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau,” ucap Andi Sofyan. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menyampaikan apresiasi kepada Komite I DPD RI yang hadir dan aktif memberikan masukan. Kemendagri akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan aspirasi yang disampaikan.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada DPD RI yang telah berkenan untuk hadir. Sejumlah kesimpulan, di antaranya kami terima kasih telah diberikan apresiasi oleh DPD RI khususnya Komite 1 tentang apa yang telah kami kerjakan termasuk dalam rangka penanganan bencana dan lain-lain,” ujar Tito.

Tito menjelaskan bahwa Komite I meminta Kemendagri untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi dampak dari pengalihan keuangan daerah ke pusat.

“Kami diminta untuk melakukan pengawasan dan juga memfasilitasi terhadap dampak dialihkannya keuangan dari daerah, transfer keuangan daerah ke pusat. Ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” jelasnya.

Terkait pembentukan daerah otonomi baru, Tito menyampaikan bahwa Kemendagri dapat menyusun skala prioritas, namun aspek anggaran perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

“Kami bisa membuat skala prioritas, tapi untuk masalah penganggaran yang paling utama ini memerlukan dukungan dari terutama Kementerian Keuangan. Saya menyarankan juga dari DPD RI berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan langsung,” ujarnya.

Selaku anggota pengarah, Tito menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan komite bekerja terintegrasi dengan aspirasi daerah yang disampaikan melalui DPD RI.

“Saya nanti meminta Komite ini bekerja sama dengan DPD RI khususnya mengenai masalah yang dari Datir Papua,” tutupnya. ***

Kontributor : Tantri Amela Iskandar