Jejak Utang Pilkada Bupati Lampung Tengah: Palak Fee Proyek APBD, Korupsi Rp5,75 Miliar

Suara.com - Tabir gelap di balik praktik korupsi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akhirnya tersibak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan konstruksi perkara yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

Ardito Wijaya terjerat dalam dugaan suap dan gratifikasi. Motif utamanya, menutupi utang pinjaman bank yang digunakan untuk biaya kampanye Pilkada 2024 lalu.

Untuk melunasi utang tersebut, Ardito diduga tanpa ragu mematok fee fantastis sebesar 15 hingga 20 persen dari setiap proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang nilainya mencapai Rp3,19 triliun.

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan, bahwa Ardito menggunakan tangan orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan modus lancung ini.

Sesaat setelah dilantik, ia langsung memerintahkan anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, untuk menjadi "sutradara" dalam mengatur proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di berbagai dinas.

Proses pengadaan sengaja dikondisikan melalui mekanisme penunjukan langsung di E-Katalog. Perusahaan yang dipastikan menang pun bukan perusahaan sembarangan.

“Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW, saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030,” kata Mungki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dari pengaturan culas ini, pundi-pundi haram pun mengalir deras. Ardito diduga kuat menerima total Rp5,25 miliar dari berbagai rekanan proyek.

Uang tersebut tidak langsung masuk ke kantongnya, melainkan melalui adiknya sendiri, Ranu Hari Prasetyo, dan Riki Hendra Saputra.

“Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari-November 2025, AW diduga menerima fee senilai Rp5,25 miliar dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah,” ujar Mungki.

Tak berhenti di situ, Ardito juga bermain di proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan. Ia menugaskan kerabatnya yang lain, Anton Wibowo, yang menjabat Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah, untuk mengamankan proyek tersebut bagi perusahaan tertentu.

“ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PT EM. Pada akhirnya, PT EM memperoleh tiga paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar,” ungkap Mungki.

Dari kemenangan PT EM, Ardito kembali mendapatkan jatah. Kali ini, ia diduga menerima fee sebesar Rp500 juta yang diserahkan melalui Anton Wibowo.

“Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar Rp500 juta dari Saudara MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT EM melalui perantara ANW,” tambah Mungki.

Secara total, KPK menyebut Ardito Wijaya berhasil mengumpulkan uang haram sebesar Rp5,75 miliar.

Rincian penggunaannya pun terkuak, Rp5,25 miliar digunakan untuk melunasi pinjaman bank untuk kampanye, sementara sisanya Rp500 juta dipakai untuk dana operasional bupati.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang senyap, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan korupsi ini.

“Uang tunai sebesar Rp193 juta, dengan rincian Rp135 juta diamankan dari kediaman pribadi AW dan Rp58 juta diamankan dari rumah RNP,” ungkap Mungki.

“Logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP,” lanjut dia.

Kini, Ardito Wijaya bersama empat orang lainnya telah resmi mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Mereka adalah Anggota DPRD Riki Hendra Saputra; adik bupati, Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Anton Wibowo; dan Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM), Mohamad Lukman Sjamsuri.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025,” kata Mungki Hadipratikto.

Ardito, Ranu Hari, dan Anton kini mendekam di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK. Sementara Riki dan Lukman ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, para penerima suap dijerat dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan pihak pemberi suap juga dijerat dengan pasal terkait.