Gubernur Aceh Minta Pusat Percepat Hunian dan Infrastruktur: Harus Ada Langkah Konkret

Baca 10 detik

Gubernur Aceh menekankan kolaborasi penting antara pusat, daerah, dan pemangku kepentingan pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana diadakan di Aceh pada Selasa (30/12/2025) oleh DPR RI.
Mualem mengharapkan hasil konkret rapat mencakup percepatan infrastruktur, hunian, perlindungan sosial, dan skema pendanaan jelas.

Suara.com - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pemulihan wilayah pascabencana.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana yang digelar oleh DPR RI di Aceh pada Selasa (30/12/2025).

Dalam awal pemaparannya, Mualem menilai kehadiran pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri dan direksi BUMN di Aceh sebagai langkah krusial untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif.

"Oleh karena itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian, dan juga lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah agar pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran dan berkeadilan," kata Mualem dalam rapat.

Lebih lanjut, Gubernur yang akrab disapa Mualem ini berharap pertemuan dengan pusat tersebut tidak hanya sekadar formalitas, melainkan membuahkan hasil nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Kementerian PU terus mengebut perbaikan jalan di Aceh Tamiang. [Suara.com/ M. Aribowo]

Ia menyoroti beberapa poin utama, mulai dari infrastruktur hingga kejelasan skema pendanaan.

Mualem berharap pada pemerintah pusat bisa melakukan percepatan pada pembangunan hunian untuk warga korban bencana hingga infrastruktur.

"Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah konkret, terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara, hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antar pihak secara terintegrasi," tegasnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri oleh jajaran Menteri, pimpinan instansi vertikal, dan para Bupati dari wilayah terdampak di Aceh.