Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Suara.com - Polemik seputar pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan akhirnya menemui titik terang. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi kriminalisasi ruang privat, pemerintah menegaskan bahwa esensi aturan ini tidak banyak berubah dari hukum yang berlaku selama ini, namun dengan satu perluasan krusial yang menyangkut perlindungan anak.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengakui bahwa pasal kontroversial ini pada dasarnya masih mengadopsi semangat dari KUHP lama.

Artinya, negara tidak akan proaktif mengurusi urusan ranjang warganya. Namun, ia menekankan adanya perbedaan mendasar yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi kelompok rentan.

Menurut Supratman, jika KUHP lama hanya fokus pada perzinaan yang melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam tali perkawinan, maka KUHP baru memperluas cakupannya.

“Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur perzinaan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga atau ada hubungan pernikahan,” kata Supratman, saat ditemui di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Perluasan yang dimaksud adalah penambahan klausul yang secara eksplisit bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur dari segala bentuk eksploitasi seksual yang dapat dikategorikan dalam konteks perzinaan.

“Tapi di dalam KUHP yang baru, itu juga ada yang terkait dengan anak yang harus dilindungi,” imbuhnya.

Tetap Delik Aduan, Siapa yang Bisa Melapor?

Supratman kembali menegaskan posisi fundamental dari pasal ini, yakni sebagai delik aduan absolut. Artinya, aparat penegak hukum seperti polisi tidak bisa melakukan penangkapan atau penggerebekan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan secara hukum.

Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran akan adanya razia atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat terhadap ranah pribadi warga negara.

Lantas, siapa saja yang memiliki hak untuk membuat aduan? Supratman merinci bahwa pihak yang dapat melapor sangat terbatas. Untuk kasus perzinaan yang melibatkan pasangan menikah, hanya suami atau istri sah dari pelaku yang dapat membuat laporan ke polisi.

Sementara itu, untuk kasus yang menyangkut anak di bawah umur, hak untuk mengadu berada di tangan orang tua atau wali sah dari anak tersebut.

Pembatasan ini dirancang untuk menjaga sakralitas institusi keluarga dan mencegah pasal ini menjadi alat untuk saling melaporkan antar warga yang tidak memiliki hubungan hukum.

Hasil Kompromi Politik Moralitas

Di balik perumusannya, Supratman membuka sedikit proses legislasi yang terjadi di parlemen. Ia mengakui bahwa pembahasan pasal perzinaan ini berjalan sangat dinamis dan alot, mencerminkan pertarungan ideologi dan moralitas yang kental antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR.

“Ini perdebatan soal moralitas di antara partai-partai, baik yang berideologi nasionalis maupun yang agama. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini,” jelasnya.

Kompromi yang lahir adalah jalan tengah antara keinginan untuk menjaga nilai-nilai moralitas bangsa dan penghormatan terhadap hak-hak privat individu.

Pada akhirnya, formulasi yang disepakati dianggap sebagai cerminan paling ideal dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.

Supratman pun sekali lagi menggarisbawahi bahwa tidak ada revolusi besar dalam pasal ini jika dibandingkan dengan aturan yang telah berlaku puluhan tahun di Indonesia, yakni Pasal 284 KUHP lama.

“Intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita, yaitu Pasal 284 di KUHP yang lama,” tandasnya.