REGIONAL:
- Ketua Bappilu PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengonfirmasi adanya lobi perubahan Pilkada menjadi dipilih DPRD.
- PDIP bersikap tegas konsisten mendukung Pilkada dipilih langsung untuk menjaga kedaulatan hak rakyat.
- Deddy menyebut enam partai koalisi mendukung opsi Pilkada melalui DPRD, mengancam posisi PDIP di parlemen.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Bappilu Eksekutif PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan bahwa fraksinya mulai didekati dan dilobi.
Lobi-lobi tersebut terkait dengan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, hal itu datang terutama dari partai-partai yang menyatakan mendukung Pilkada dipilih oleh DPRD. Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.
Deddy menyampaikan bahwa pembicaraan informal atau “ngobrol-ngobrol” terkait ajakan mendukung Pilkada lewat DPRD sudah mulai terjadi di lingkaran legislatif.
“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi kan memang belum ada jadwal resmi kapan dimulai pembahasan. Baru di lingkaran partai pendukung pemerintah, partai koalisi,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (7/1/2025).
Kendati begitu, Deddy menegaskan bahwa sikap PDIP sudah bulat dan tidak akan goyah. Ia memastikan partai berlambang banteng moncong putih itu tetap konsisten mendukung Pilkada langsung demi menjaga hak kedaulatan rakyat.
“Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD,” tegasnya.
Secara hitung-hitungan di parlemen, Deddy mengakui posisi PDIP cukup sulit karena hanya memiliki sekitar 16 persen kursi.
Jika enam partai lain dalam koalisi pemerintah kompak menyetujui wacana tersebut, maka secara matematis usulan itu akan mudah lolos.
Deddy menyebutkan nama-nama partai yang sejak awal menyuarakan atau memberi sinyal setuju, mulai dari Golkar, PAN, PKB, hingga Gerindra. Belakangan, ia juga mendengar NasDem dan Demokrat turut menunjukkan sikap serupa.
Deddy menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD merupakan bentuk pengebirian demokrasi yang hanya akan menguntungkan kelompok kecil atau oligarki di tingkat daerah.
Untuk itu, PDIP kini menunggu sikap dan dukungan dari kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama menolak wacana tersebut.
“Kita tetap tegas, teguh, agar Pilkada dipilih secara langsung, bukan diwakilkan pada oligarki DPRD. Nah, tentu di sini kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil, bagaimana sikap mereka terhadap kehendak dari partai-partai pemerintah itu,” pungkasnya.
TERPOPULER
