Nadiem Hadapi Putusan Sela, Bebas atau Lanjut ke Sidang Pembuktian Kasus Korupsi Rp2,18 Triliun?

Suara.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menghadapi momen krusial dalam perjalanan hukumnya.

Hari ini, Senin (12/1/2026), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang putusan sela terkait kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan.

Agenda persidangan kali ini akan menentukan apakah nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Nadiem akan diterima atau ditolak oleh majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto Abdullah.

"Perkara atas nama Nadiem Makarim, agenda putusan sela," ujar Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra kepada wartawan.

Dua Skenario Putusan Sela

Putusan sela ini menjadi titik penentu kelanjutan perkara. Jika majelis hakim menerima nota keberatan Nadiem terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka Nadiem akan segera dibebaskan dan dakwaan jaksa dinyatakan tidak sah.

Namun sebaliknya, jika hakim menolak eksepsi tersebut, status Nadiem sebagai terdakwa akan terus berlanjut ke agenda pembuktian. Hal ini berarti persidangan akan memasuki fase pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan bukti-bukti lebih mendalam.

Duduk Perkara Proyek Chromebook dan Kerugian Negara Rp2,18 Triliun

Nadiem Makarim sebelumnya didakwa terlibat dalam praktik korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek sepanjang tahun 2019–2022. Kasus ini diduga telah merugikan keuangan negara dengan angka fantastis, mencapai Rp2,18 triliun.

Modus operandi yang dilakukan diduga berupa pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tidak sesuai dengan perencanaan serta melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Dalam menjalankan aksinya, Nadiem diduga tidak sendirian. Ia didakwa melakukannya bersama tiga terdakwa lain yang sudah lebih dulu disidangkan, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Selain itu, terdapat satu nama lagi, Jurist Tan, yang hingga kini masih berstatus buron.

Secara terperinci, kerugian negara senilai Rp2,18 triliun tersebut terbagi dalam dua klaster:

1. Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan secara umum di Kemendikbudristek.
2. 44,05 juta dolar AS (sekitar Rp621,39 miliar) akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Jaksa menduga Nadiem menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Menariknya, sumber uang PT AKAB tersebut sebagian besar disebut berasal dari investasi raksasa teknologi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Dugaan ini juga dikaitkan dengan lonjakan kekayaan Nadiem yang tercatat dalam LHKPN tahun 2022, di mana ia memiliki aset berupa surat berharga dengan nilai mencapai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem Makarim terancam jeratan hukum serius, yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Antara)