REGIONAL:
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kasus dugaan korupsi pajak DJP tidak dibahas saat bertemu KPK.
- KPK menetapkan lima tersangka pada 11 Januari 2026 terkait OTT pada 9-10 Januari 2026.
- Dugaan suap Rp4 miliar dari perusahaan agar kewajiban PBB Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tidak ada pembahasan mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Pembahasan mengenai perkara yang sedang digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak ada dalam pertemuan antara Airlangga dengan lembaga antirasuah.
“Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” kata Airlangga di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
Perkara ini berawal dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026.
Delapan orang diamankan pada operasi senyap tersebut. Namun, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 11 Januari 2026.
Adapun para tersangka dalam perkara ini ialah Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifudin (AGS), dan Tim Penilai Askob Bahtiar (ASB).
Sementara dari pihak swasta, KPK menetapkan konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD) dan Staf PT Wanatiara Persada, Edy Yulianto (EY), sebagai tersangka.
Kasus ini diduga berawal dari upaya PT Wanatiara Persada untuk memangkas kewajiban pajaknya. Edy Yulianto, sebagai perwakilan perusahaan, diduga kuat menyuap para pejabat pajak tersebut dengan uang sebesar Rp4 miliar.
Uang pelicin itu diduga diberikan agar nilai pembayaran kekurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2023 bisa "didiskon" secara drastis.
Dari kewajiban awal yang seharusnya dibayar sebesar Rp75 miliar, setelah adanya suap, nilai pajak tersebut anjlok menjadi hanya Rp15,7 miliar. Artinya, negara berpotensi dirugikan hampir Rp60 miliar dari praktik kotor ini.
TERPOPULER