- KPK menduga pemerasan terkait RPTKA terjadi sejak era Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjabat.
- Mantan Sekjen Kemenaker Heri Sudarmanto ditetapkan KPK sebagai tersangka baru dalam kasus pemerasan ini.
- Telah ada delapan tersangka lain sebelumnya terkait dugaan korupsi pemerasan dalam pengurusan RPTKA Kemnaker.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) terjadi sejak masa Hanif Dhakiri menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).
Perkara tersebut menjerat sejumlah pihak di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kemenaker pada era kepemimpinan Hanif, Heri Sudarmanto.
Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat disinggung perihal rencana pemanggilan Hanif Dhakiri sebagai dalam kasus dugaan pemerasan tersebut.
“Kami menduga praktik demikian (pemerasan pengurusan RPTKA) sudah terjadi sejak era sebelumnya sehingga penyidik perlu mendalami kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan ihwal tersebut. Misalnya, HS yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Meski begitu, Budi belum mengungkapkan waktu pasti penjadwalan pemeriksaan terhadap Hanif.
Dia hanya menyebut penyidik akan memeriksa Hanif untuk mendalami praktik pemerasan ini.
Sekadar informasi, KPK menetapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker.
"Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS, mantan Sekjen Kemenaker," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).
Budi menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Heri tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terbit pada Oktober 2025 ini.
Baca Juga: 'Saya Terima Rp 1,8 Miliar', Pengakuan Pejabat Kemnaker Soal Duit Panas Sertifikat K3
Meski begitu, Budi belum menjelaskan lebih rinci soal peranan Heri dalam kasus ini.
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemerasan dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Para tersangka tersebut ialah PPTKA Kemenaker pada tahun 2021-2025 Gatot Widiartono (GW); serta Petugas Saluran Siaga RPTKA pada tahun 2019-2024 sekaligus verifikatur pengesahan RPTKA di Direktorat PPTKA Kemenaker pada tahun 2024-2025 Putri Citra Wahyoe (PCW).
Selain itu, ditetapkan pula sebagai tersangka Analis TU Direktorat PPTKA pada tahun 2019-2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA Kemenaker pada tahun 2024-2025 Jamal Shodigin (JS); serta Pengantar Kerja Ahli Muda Kemenaker pada tahun 2018-2025 Alfa Eshad (AE).
Adapun tersangka lainnya ialah Dirjen Binapenta 2020-2023 Suhartono (SH); Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto (HYT); Direktur PPTKA Kemnaker 2017-2019 Wisnu Pramono (WP); dan Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni (DA).
