- KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu, 4 Februari 2025, tanpa merinci kasusnya.
- KPK juga melaksanakan OTT di Kalimantan Selatan melibatkan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, bukan kepala daerah.
- Tahun 2026, KPK telah melakukan lima OTT termasuk kasus korupsi pajak dan pemerasan Wali Kota Madiun.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta.
“Iya (OTT di Jakarta),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (4/2/2025).
Meski begitu, Fitroh belum mengungkapkan perkara apa yang berkaitan dengan OTT kali ini, termasuk konstruksi perkaranya.
Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan OTT di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
OTT tersebut tidak menjaring kepala daerah, tetapi melibatkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Dengan begitu, OTT di Jakarta ini merupakan operasi senyap kelima KPK pada tahun 2026 sementara OTT di Kalsel menjadi yang keempat.
Adapun operasi pertama pada 2026 ialah kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Kemudian, KPK juga melakukan OTT kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi.
Terakhir, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa.
Baca Juga: 6 Hal yang Perlu Diketahui dari Kepindahan Mauro Zijlstra ke Persija Jakarta
